SuaraSurakarta.id - Struktur DPC hingga anak ranting Partai Demokrat Kabupaten Sragen menyatakan sikap tetap loyal kepada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum.
Pernyataan sikap yang disampaikan di Sekretariat DPC PD Sragen merupakan respons DPC Partai Demokrat Bumi Sukowati atas isu rencana kudeta terhadap AHY.
Ketua DPC PD Sragen Budiono Rahmadi didampingi struktur DPC, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, dan anak ranting se-Kabupaten Sragen saat menyampaikan pernyataan itu.
Budiono mengatakan PD Sragen memiliki struktur 20 PAC, 208 ranting, dan lebih dari 2.000 anak ranting. Ia menyatakan seluruh struktur Partai Demokrat Sragen dari tingkat anak ranting sampai DPC solid dan kompak serta sepenuhnya loyal kepada AHY.
“Kami 100 % loyal terhadap Ketua Umum PD AHY. Menjadi benteng terdepan mengawal keutuhan dan kesolidan Partai Demokrat dari upaya pihak-pihak yang ingin memecah belah partai. Kami dan seluruh pengurus Partai Demokrat, baik tingkat DPC, fraksi DPRD, PAC, Ranting, dan Anak Ranting menyatakan solid,” ujar Budiono.
Budiono juga mengatakan PD Sragen siap menjalankan instruksi Ketua Umum PD agar terus membantu kesulitan masyarakat dari akibat pandemi dan menurunnya ekonomi masyarakat.
Loyalitas Kader
Budiono mengatakan munculnya isu kudeta di internal Partai Demokrat justru semakin menguatkan soliditas dan loyalitas kader-kader dan struktur PD daerah, khususnya Sragen.
Budiono menegaskan kekecewaan terhadap kepemimpinan AHY itu justru muncul dari mantan kader/pengurus PD.
Baca Juga: Heboh Kudeta Demokrat, Petani Sawit Ramai-ramai Bela Moeldoko
“Mereka itu orang-orang yang meragukan kapasitas AHY, bahwa jenderal lebih bagus daripada mayor, itu tidak benar. Kepemimpinan AHY itu justru merombak Partai Demokrat menjadi partai modern,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Sragen.
Ia menjelaskan AHY mengelola partai secara profesional dengan keterbatasan yang ada. Budiono memahami melihat mengubah partai tidak semudah membalik telapak tangan tetapi semua butuh proses dan sekarang ini masih berproses.
“Niat AHY untuk membesarkan partai itu luar biasa. Kami di daerah ikut menghalau perpecahan internal. Ketika ada pihak yang ingin memecah belah Partai Demokrat berarti keberadaan Partai Demokrat itu diperhitungkan. Saya yakin AHY berani bilang adanya isu kudeta itu pasti sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat,” ujarnya. [sumber: Solopos.com]
Berita Terkait
-
AHY Umumkan Anggaran Fantastis untuk Perbaikan Infrastruktur Rusak! Berapa Nilainya?
-
AHY Buka Suara Soal Tuntutan Demo 17+8: Mari Duduk Bersama
-
Rp950 Miliar untuk Perbaikan Kerusakan Fasilitas hingga Gedung DPRD, Jakarta Kebagian Berapa?
-
Presiden Prabowo Tunjuk AHY sebagai Wakilnya ke China, Gibran ke Mana?
-
Demokrat Tolak Tunjangan Rumah DPR RI: Tidak Tepat di Tengah Kesulitan Rakyat
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Line Up Terbaru Pestapora Hari Ini 7 September, Usai 34 Musisi Umumkan Mundur
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
Terkini
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Meneladani Nabi, Ribuan Driver Gojek Doakan Persatuan Indonesia
-
Andika Perkasa dan RX Rudy Masuk Usulan Calon Ketua DPD PDIP Jateng
-
Politisi PAN Klaim Tak Tahu Ada Tunjangan: Itu Porsi dari Pemerintah Pusat
-
Politisi PAN Klaim Tak Tahu Ada Tunjangan: Itu Porsi dari Pemerintah Pusat