Vaksinasi Mandiri Bisa Jadi Lahan Bisnis Mafia Obat, Vaksin akan Mahal

SuaraSurakarta.id - Pemerintah sedang mengkaji mekanisme pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri atau swasta tanpa anggaran negara. Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dengan vaksinasi mandiri karena bisa menjadi lahan bisnis mafia obat. 

Menurut pendapat analis kebijakan publik Rustam Ibrahim pemerintah sebaiknya memprioritaskan program vaksinasi yang sekarang sedang berlangsung. 

Program vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah saat ini dinilai sudah tepat. 

"Setuju! Pemerintah jangan dulu berpikir vaksinasi mandiri. Akan jadi lahan bisnis mafia obat dan vaksin akan jadi mahal. Mereka bisa buat isu vaksin gratis tidak bermutu dan sebagainya. Keputusan Presiden Jokowi vaksin gratis untuk seluruh rakyat sudah benar. Yang ingin vaksin mandiri pergi saja ke luar negeri," kata Rustam menanggapi sikap kalangan yang kontra dengan wacana vaksinasi mandiri. 

Baca Juga: Jokowi Senang Tak Bayar Vaksin untuk Rakyat, Bisa Ditanggung Perusahaan

Jokowi diharapkan tetap pada program vaksinasi gratis dan tidak memberi peluang lahan bisnis mafia obat dengan memberikan kesempatan vaksinasi mandiri.

"Hanya akan bikin harga vaksin melonjak," kata Rustam Ibrahim melalui media sosial.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau adan Penyelenggara Jaminan Sosial, perawatan pasien Covid-19, dan  vaksinasi gratis dinilai sudah menempatkan kebijakan pemerintah berorientasi kepada "negara kesejahteraan (welfare state).

"Jangan lagi beri kesempatan gagasan neolib merasuki sistem kesehatan dengan memberi kesempatan vaksin mandiri," katanya.

Selain itu, Rustam juga menyarankan kepada pemerintah perlu dari waktu ke waktu mengumumkan kepada publik jumlah warga yang sudah divaksinasi. Ini untuk memelihara optimisme dan kepercayaan kepada pemerintah.

Baca Juga: Ini yang Bikin Jokowi Yakin Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Bisa Dipercepat

Jika pemerintah ingin vaksinasi selesai dalam setahun, artinya sekitar 500.000 warga harus divaksinasi per hari atau 15.000.000 per bulan, kata Rustam.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri dalam upaya mempercepat pencapaian kekebalan komunal.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan 'Pak, bisa tidak kita vaksin mandiri?' Ini yang baru kita akan putuskan," kata Presiden di Istana Negara Jakarta pada pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021.

"Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?" kata Presiden melalui telekonferensi video.

Presiden mengemukakan bahwa mekanisme vaksinasi Covid-19 secara mandiri harus dipersiapkan dengan baik.

"Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," katanya.