Walhi Sudah Sering Ingatkan Kalsel Darurat Ruang dan Bencana Ekologis

SuaraSurakarta.id - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi banjir di Provinsi Kalimantan Selatan dikritik aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Selatan karena dinilai tak memberikan solusi atas akar masalah banjir.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono, "Lebih baik nggak usah ke sini, kasihan rakyat sudah pandemi Covid-19, dihajar banjir lagi. Padahal sudah sering Walhi Kalimantan Selatan ingatkan bahwa Kalimantan Selatan dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis."

Kisworo menyoroti pernyataan Jokowi dalam kunjungan itu dan Kisworo  menilai Jokowi cenderung menyalahkan intensitas hujan sebagai pemicu banjir, serta lebih memperhatikan kerusakan infrastruktur akibat banjir.

Banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan kali ini dalam catatan Walhi menjadi yang terparah sepanjang sejarah di provinsi itu.

Baca Juga: Mobil Presiden Jokowi Terendam saat Tinjau Banjir di Kalsel

Banjir, kata Kisworo, dipicu oleh dampak aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit.

Menurut catatan Walhi Kalimantan Selatan,  "50 persen (lahan) Kalsel sudah dibebani (alih fungsi) izin tambang 33 persen dan perkebunan kelapa sawit 17 persen, belum termasuk HTI (hutan tanaman industri) dan HPH (hak pengusahaan hutan)."

Merujuk dari situ, Kisworo mengatakan, "Seharusnya Jokowi hadir dan kuat. Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, Sawit, HTI, HPH. Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil."

Dalam kunjungan ke Kalimantan Selatan hari ini, Jokowi mengatakan banjir yang melanda provinsi tersebut karena hujan selama 10 hari berturut-turut. 

"Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga memang menguap di 10 kabupaten dan kota," kata Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Ungkap Banjir Kalsel karena Hujan Terus Selama 10 Hari

Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk segera memperbaiki infrastruktur jembatan yang runtuh dalam empat hari.