SuaraSurakarta.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini lagi giat blusukan ke warga miskin di DKI Jakarta. Hal itu membuat banyak kalangan kebakaran jenggot.
Aksi Risma juga disebut-sebut ingin mengincar jabatan sebagai Gubernur DKI pada Pilkada 2022 mendatang.
Namun, aksi mantan Wali Kota Surabaya itu banyak dicibir oleh kelompok tertentu. Blusukan Risma di Ibu Kota Jakarta dianggap settingan alias drama belaka dan hanya mencari popularitas.
Dilansir dari Hops.id media jaringan Suara.com, akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung menyindir bahwa Mensos Risma memiliki panitia pengumpul pengemis dan pasukan pencitraan. Menurut Rocky aksi itu seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa tahun silam.
Melalui akun YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, dia bersama kolumnis Hersubeno Arief diskusi membahas aksi blusukan Mensos Risma yang dianggap salah kaprah.
Dalam kesempatan itu, Rocky mengatakan bahwa Mensos Risma telah merekayasa sebuah informasi kepada publik, demi memenuhi hasrat pencitraan baik kepada dirinya sebagai menteri yang baru diangkat oleh Presiden Jokowi.
Menurut Rocky, Risma sebagai Mensos baru tak memahami seluk-beluk Ibu Kota dan malahan mendapat sebuah informasi yang telah direkayasa oleh suatu pihak.
“Ada informasi yang direkayasa sebelumnya. Ibu Risma pasti dapat informasi direkayasa karena Risma tak kenal Jakarta,” kata Rocky Gerung, Kamis, (7/1/2020).
“Karena pasti disodorkan oleh pengatur laku itu mungkin kamera disiapkan segala macam, karena enggak ada pengemis di Jalan Thamrin, semua warga Jakarta pasti tahu itu. Pengemis itu pasti adanya malam hari, di prapatan-prapatan strategis,” lanjutnya.
Baca Juga: Tanggapi Blusukan Mensos Risma, Roy Suryo Ungkit CCTV: Bisa Mati Ketawa
Padahal, kata Rocky, Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta tentunya memahami bahwa di ruas pusat Ibu kota seperti Jalan Sudirman – Thamrin merupakan wilayah penting yang sangat diawasi. Mengingat di ruas jalan ini banyak pejabat penting, seperti Presiden, para Menteri, hingga diplomat dari negara asing yang mondar-mandir.
Oleh sebab itu secara logika, sebenarnya tidak mungkin ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah tersebut.
“Mana ada pengemis di Jalan Thamrin, itu dinas sosial tahu persis itu. Karena itu adalah karpet merah buat diplomatic society. Jadi dari segi logika saja sudah enggak mungkin terjadi itu,” ujarnya.
Tiru cara Presiden Jokowi
Lebih lanjut Rocky menilai bahwa aksi yang dilakukan Mensos Risma tersebut merupakan jiplakan alias meniru Jokowi sepuluh tahun silam.
“Maka orang menganggap Risma sekarang punya pasukan pencitraan, jadi konsekuensi dugaan orang artinya, akan dibuat lagi nanti seperti dulu Pak Jokowi. Seolah makan dengan rakyat, ternyata sebenarnya disetting secara sempurna yang sebetulnya itu fake atau dibuat-buat. Jadi betul-betul copy paste dari peristiwa sepuluh tahun lalu,” tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Kaesang Sesumbar Jadikan Jateng Kandang Gajah: PSI Menang Mutlak di Pemilu 2029!
-
Mengejutkan! Hasan Nasbi Temui Jokowi di Rumah Pribadi, Apa Obrolan Rahasia Selama Satu Jam?
-
Izin Pembangunan Bukit Doa Dicabut Bupati Karanganyar, LBH GP Ansor Bakal Gugat ke PTUN
-
Solo akan Berlakukan Jam Wajib Belajar, Respati Ardi Minta Orang Tua Ikut Mengawasi
-
Kembalikan Kerugian Negara Triliunan Rupiah, Ketua Komjak RI Apresiasi Kejaksaan Agung