Wafat, Politikus Senior Roy Roy BB Janis Dimakamkan di Nayu Solo

SuaraSurakarta.id - Politikus senior, Roy Binilang Bawatanusa Janis atau Roy BB Janis meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Pertamina, Jakarta, Senin (28/12/2020) malam.

Sosok yang juga pendiri Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) itu meninggal dalam usia 63 tahun karena sakit.

"Karena sakit non-Covid," kata istri BB Janis, RA Jeni Suryanti dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com.

Jeni Suryanti juga mengatakan bahwa jenazah Roy BB Janis rencananya akan dimakamkan di Pemakaman Keluarga, Astana Oetara (Nayu) Solo, Jawa Tengah, pada hari Selasa (29/12/2020).

"Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dilapangkan kuburnya, serta senantiasa diberikan ketabahan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Mohon dimaafkan apabila almarhum ada kesalahan semasa hidupnya," ujarnya.

Aktivitas Roy di bidang politik dimulai pada masa kuliah S-1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1977, antara lain sebagai pengurus Senat Mahasiswa FHUI, Ketua Komisariat GMNI FHUI.

Dia juga aktif dalam Gerakan Koperasi di kalangan generasi muda dan merintis berdirinya Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO).

Roy pernah menjadi pimpinan fraksi PDIP di DPR pada awal reformasi. Pada 2005, Roy memutuskan keluar dari PDIP dan mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) bersama Laksamana Sukardi.

Roy BB Janis lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Agustus 1957, dan meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 28 Desember 2020.

Terlahir dengan nama Roy Binilang Bawatanusa Janis, dirinya dikenal sebagai salah satu tokoh GMNI dan PDIP meskipun sekarang dirinya sudah keluar dari partai akibat konflik internal pada tahun 2005. Roy BB Janis memiliki seorang putri yang juga aktif dalam dunia politik bernama Kanti W Janis.

Pada tahun 2012, Roy sempat menulis sebuah buku yang berjudul "Soeharto Murid (penerus ajaran politik) Soekarno". Dalam buku yang ditulisnya tersebut, Roy mengungkapkan bahwa kedua rezim (Soekarno dan Soeharto) ternyata saling berkaitan dan banyak kebijakan yang sering kali serupa, dan hanya dimodifikasi sesuai dengan kepentingan politik Soeharto.