Dugaan Korupsi Bansos untuk Pilkada PDIP, Segini Dana Kampanye Gibran

SuaraSurakarta.id - Skandal mega korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyeret Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terus bergu.

Santer berkembang, dana bansos itu diduga juga digunakan untuk dana kampanye PDI Perjuangan di Pilkada Serentak 2020.

Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang namanya ikut terseret dan diduga memiliki peran dalam kasus tersebut.

Dilansir Solopos.com jaringan informasi Suara.com, Gibran mempersilakan masyarakat mengecek laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) dan dana kampanye Pilkada 2020. Menurut Gibran, publik bisa mengakses data-data pada dua laporan itu secara online.

Baca Juga: KPK Periksa Dirjen Kemensos Pepen Terkait Korupsi Bansos Corona Juliari

Jika Gibran terlibat kasus korupsi bansos Kemensos akan terlihat dengan jelas pada data-data itu. Berdasarkan data yang Solopos.com peroleh belum lama ini, dana kampanye suami dari Selvi Ananda itu pada Pilkada Solo 2020 mencapai Rp3.215.436.500.

Data itu berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. Penggunaan dana kampanye pilkada pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa lebih banyak daripada lawannya, Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo).

Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, saat wawancara dengan wartawan, Senin (7/12/2020), menjelaskan rekening khusus dana kampanye kedua pasangan cawali-cawawali ditutup seiring berakhirnya masa kampanye selama 71 hari, pada Sabtu (5/12/2020) lalu.

Setelah penutupan rekening dana kampanye oleh bank, paslon tak bisa lagi menerima sumbangan dana kampanye. Dari LPSDK yang diumumkan KPU Jateng, Gibran-Teguh mendapat Rp3.215.436.500. ana itu terpakai Rp3.215.119.818.

Sedangkan Bajo menerima sumbangan dana kampanye sebesar Rp153.475.000 dan hanya terpakai Rp110.217.386. Sehingga bila dikalkulasi, besaran dana kampanye yang dibelanjakan pasangan Gibran-Teguh sekitar 2.917 persen dari belanja dana kampanye Bajo.

Baca Juga: Amien Rais: Saya Mencium Kebangkitan Orba di Era Pemerintahan Jokowi

Sedangkan belanja dana kampanye pasangan Bajo hanya 3,42 persen dari belanja kompetitornya. “Dana kampanye Pilkada 2020 ini dibatasi Rp19,7 miliar. Bila pada praktiknya dana kampanye melebihi angka itu akan masuk kas negara. Tapi untuk pasangan cawali-cawawali Solo jumlahnya tidak sampai melebihi batasan,” ujar Nurul.

Selain tertib dalam jumlah dana kampanye, masing-masing cawali-cawawali Solo juga tertib menyerahkan LPSDK. Berdasarkan catatan KPU Solo pasangan Gibran-Teguh menyerahkan laporan tersebut pada Minggu (6/12/2020) pukul 12.04 WB.

Sedangkan pasangan Bajo menyerahkan LPSDK pada hari yang sama, yaitu pukul 17.32 WIB. “Dengan tidak melebihi dari batasan dana kampanye, sisa dana pada rekening menjadi hak masing-masing pasangan cawali-cawawali,” sambung Nurul.

Kendati masing-masing calon sudah menyerahkan LPSDK, KPU Solo tetap akan melakukan audit terhadap laporan dana kampanye tersebut. Audit dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk KPU Solo. Hasil audit tak mempengaruhi pencalonan.

mega korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Gibran Rakabuming yang namanya ikut terseret dan diduga memiliki peran dalam kasus tersebut.

"Saya merasa dirugikan dengan pemberitaan yang entah dari mana sumbernya. Tidak jelas sumbernya," kata dia.

"Silahkan dibuktikan saja. Saya nggak takut dan siap ditangkap asal ada buktinya," tegas dia.

Sosok yang sebentar lagi menjabat Walikota Solo usai memenangkan Pilkada 2020 diduga merekomendasikan PT Sritex untuk menangani pembuatan tas sembako bantuan sosial.

Ditemui usai blusukan di beberapa wilayah di Kota Solo Gibran membantah perihal kabar tersebut.

"Saya tidak pernah merekomendasikan atau memerintah dan ikut campur dalam urusan bansos. Silahkan dikroscek ke KPK," kata Gibran.

"Bisa dikroscek juga ke pihak Sritex. Kayaknya juga sudah mengeluarkan statmen," tambah dia.

Menurutnya, berita-berita tentang isu dirinya terlibat skandal korupsi tak bisa dipertanggung jawabkan.

"Saya nggak pernah seperti itu. Kalau mau korupsi ya yang lebih besar dong. Tapi enggak saya nggak," tegasnya.