- Ratusan mahasiswa di Bundaran Kartasura berunjuk rasa pada Rabu (17/6/2026) untuk mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Massa menuntut evaluasi total program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, serta transparansi pengelolaan pajak masyarakat.
- Aksi berakhir setelah pemerintah daerah menemui massa dan memberikan ultimatum tanggapan tuntutan mahasiswa dalam waktu 7x24 jam.
SuaraSurakarta.id - Ratusan elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Sukoharjo menggelar aksi di Bundaran Kartasura, Rabu (17/6/2026).
Mereka menutup sebagian jalan segitiga yang menghubungkan tiga daerah, yakni Kota Solo, Semarang dan Yogyakarta dengan membuat lingkaran besar. Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas tersendat.
Mereka juga membawa keranda peti mati bertuliskan 'Pejabat Kaya, Rakyat Sengsara" dan 'Telah Mati Hati Nurani'. Ada juga poster dengan berbagai macam tulisan, seperti 'Segera Sahkan RUU Perampasan Aset', 'Berantas KKN', 'Rakyat Menggugat', 'Rakyat Hemat, Koruptor Nikmat', hingga 'BBM Naik Rakyat Pusing'.
Aksi bakar keranda dan ban juga dilakukan para mahasiswa sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Baca Juga:Kritik Pedas Mahasiswa untuk Pemerintah: Muak dengan Kondisi Negara, Jengkel dengan Kebijakan!
Dalam aksinya mereka melontarkan sejumlah isu, salah satunya soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Berbagai orasi dari perwakilan mahasiswa pun dilakukan dengan mengkritisi program-program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo hingga Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Joko Nugroho menemui massa aksi. Mereka diminta langsung menanggapi poin-poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Koordinator aksi Azhar Ardiansyah Al Aziz mengatakan aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk keresahan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di mana dalam demokrasi yang ada tidak membuahkan hasil, kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak tepat sasaran mulai dari MBG hingga KDMP.
Baca Juga:Dorong Kolaborasi Mahasiswa, FST UDB Surakarta Sukses Helat Expo dan Temu Alumni Nasional
"Tentunya itu menjadi lumbung korupsi, kira merasa resah bagaimana kita memberikan pajak pada pemerintah tapi tidak diperbaiki," terangnya saat ditemui, Rabu (17/6/2026).
Azhar menjelaskan dalam aksi ini ada sejumlah tuntutan untuk pemerintah. Evaluasi total MBG, karena masyarakat harus benar-benar terdampak mengingat ini proyek strategis negara.
Kemudian evaluasi total KDMP, karena ada KDMP yang dibangun seperti penting tidak penting. Di mana dibangun ada di tengah hutan, di pinggir kuburan dan ada yang belum beroperasi karena kekurangan biaya.
"Tentunya ini sangat ketimpangan ketika ada kebijakan dari top ke bottom tidak sesuai kebutuhan masyarakat," ungkap dia.
Para mahasiswa berharap bagaimana kebijakan pemerintah ini dievaluasi, sehingga benar-benar bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.
Misalnya, Koperasi Desa Merah Putih yang dari awal disiapkan untuk menyediakan pupuk dan kebutuhan bagi masyarakat benar-benar direalisasikan.
