Penguatan Solo Raya
Soal kota metropolitan, pegiat wisata Solo Daryono mengatakan hinterland atau kota penyangga memegang peranan penting. Dengan luasan 46,72 km2 Solo tidak bisa sendiri. Perlu pemahaman dan kerja bersama untuk mencapai metropolitan.
Program tersebut harus menjadi prioritas pemda. Jika tidak menjadi prioritas dan ada pemahaman bersama maka tidak akan mungkin terjadi karena pembangunan berbasis kewilayahan menjadi hal penting.
Ia mencontohkan dari sisi MICE, Solo tidak memiliki gedung pertemuan berkapasitas besar. Bahkan untuk membangun pun, Solo sudah tidak memiliki lahan. Oleh karena itu, perlu dorongan kepada daerah penyangga agar membuat gedung pertemuan berkapasitas besar sebagai pelengkap fasilitas yang ada di Solo.
Baca Juga:Embarkasi Solo Sudah Berangkatkan 65 Kloter Jamaah Calon Haji
Selain Pemerintah, pihak swasta juga harus siap dan lebih aktif mengingat jika sebatas menunggu regulasi maka membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bahkan, pelaku usaha harus menjadi garda terdepan dalam menginisiasi investasi.
Dari sisi Pemerintah, dibutuhkan insentif dari pembuat regulasi agar percepatan Solo sebagai metropolitan cepat terealisasi.
"Tanpa regulasi yang cepat oleh Pemerintah, insentif akan sulit," katanya.
Di luar negeri, berbagai daerah memberikan insentif yang menjanjikan. Oleh karena itu, diharapkan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia, terutama Kota Solo yang akan segera menjadi metropolitan baru.
Insentif ini bisa dari banyak sisi, mulai dari lahan hingga jaminan kepastian dan perizinan lahan. Tidak jarang investor menghadapi masalah nonteknis seperti warga yang kurang mendukung karena kurang memahami pentingnya investasi.
Baca Juga:Enam Orang Daftar Jadi Bakal Calon Rektor UNS, Ini Daftarnya
Untuk mengantisipasi agar investor tidak merasa bergerak sendiri, Pemerintah perlu mendampingi. Selanjutnya, insentif pajak juga diperlukan oleh investor.
