SuaraSurakarta.id - Calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka mengaku akan melakukan evaluasi jika ada teguran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai acara debat capres-cawapres yang dilaksanakan pada Selasa (12/12/2023).
Sebelumnya, Gibran tertangkap kamera beranjak dari kursi dan meminta pendukung untuk terus bersorak saat debat.
"Ya semua teguran dan evaluasi kami terima," kata Gibran dilansir dari ANTARA, Kamis (14/12/2023).
Ia juga memohon maaf terkait hal itu. Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai sikap yang dilakukannya pada saat debat.
Baca Juga:Momen Relawan Ganjar-Mahfud MD Tertawa Dengar Jawaban dan Tingkah Prabowo Saat Debat
Pada kesempatan tersebut, ia juga enggan menanggapi debat pertama capres-cawapres menuju Pemilihan Presiden 2024.
"Terima kasih ya," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan akan menyampaikan teguran kepada tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang melakukan tindakan berlebihan dalam debat Pilpres 2024.
Pada saat itu, Gibran berdiri dari duduknya untuk membangkitkan semangat penonton setelah Prabowo membelanya soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski demikian, hingga saat ini teguran belum disampaikan kepada yang bersangkutan.
"Saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya akan kami sampaikan," paparnya.
Sementara itu, untuk debat calon presiden dan calon wakil presiden akan dilakukan sebanyak lima kali, yang pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dengan tema Hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Selanjutnya, debat kedua akan dilaksanakan pada 22 Desember dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Untuk debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.
Untuk debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat.
Debat kelima pada 4 Februari dengan tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
