"Ya jangan digebyah uyah (disamaratakan), sama dengan kenaikan yang sama. Bedakan dengan zona-zona. Mau naik monggo-monggo saja, kan memang target untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) harus mengambil dari PBB, namun jangan seperti itu," jelas dia.
DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo mengungkapkan, akan mempertimbangkan mengenai zonasi kasifikasi NJOP. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Solo dan Wali Kota Solo Gibran.
"Saya kira enggak masalah (bila) kemudian disesuaikan ada zonasi dan sebagainya. Kami sepakat dengan adanya hal itu, karena kan tidak semua tempat di gebyah uyah, sama nilainya, agar tidak menimbulkan gejolak ke depannya," tegas Budi Prasetyo.
Baca Juga:Puluhan Ormas Geruduk DPRD Solo, Desak Kebijakan Kenaikan Tarif PBB 2023 Dicabut
