SuaraSurakarta.id - Pemkot Solo sempat mendapatkan protes dari masyarakat setelah muncul keputusan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Keputusan itu akhirnya dibatalkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka guna menghindari kegaduhan di masyarakat.
Meski demikian, Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menduga kuat ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka dan PDIP dalam waktu yang bersamaan terkait kenaikan tarif PBB.
"Saya menilai kenaikan PBB itu ada dua tujuan. Satu, menjerumuskan wali kota, karena melanggar Perda APBD Tahun 2023, yang kedua, melakukan pembusukan terhadap PDIP," kata FX Rudy dilansir dari Ayosolo.id--jaringan Suara.com, Sabtu (11/2/2023).
Baca Juga:Selain Viral Kader Demokrat, Deretan Gibran KW Ini yang Sempat Menghebohkan Warganet
"Ada indikasi ke sana karena dengan adanya kebijakan ini yang disorot pasti PDIP," tambahnya.
Rudy memaparkan, apapun keputusan yang diambil Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo pastinya akan dikaitkan dengan PDIP, selaku partai pengusung. Apalagi di DPRD Kota Solo saat ini Fraksi PDIP memiliki 30 kursi.
"Karena yang punya kursi banyak itu PDIP, pasti otomatis kalau ada kebijakan yang tidak populis PDIP yang dipertanyakan. Punya 30 kursi kok diam saja. Apalagi saya selalu menyampaikan ke kader bahwa yang namanya kebijakan politik partai itu dirumuskan dari aspirasi anak ranting ke ranting ke PAC kemudian DPC dan jadilah kebijakan politik oleh petugas partai yang ada di eksekutif atau legislatif atau keduanya. Kalau tiba-tiba ada kebijakan seperti kemarin otomatis semua mengarah ke partai," jelasnya.
Padahal, lanjut Rudy, dalam hal keputusan kenaikan PBB beberapa waktu lalu tidak ada komunikasi dengan PDIP.
Baik dengan partai melalui Fraksi PDIP di DPRD Kota Solo maupun dengan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa yang notabene adalah Sekretaris DPC PDIP Kota Solo. Pun juga tidak ada pembahasan sebelumnya dengan legislatif.
Baca Juga:Viral Usai Ditangkap Polisi Arab Saudi, Wali Kota Solo Titip Salam ke Gibran Karawang
"Sama sekali nggak ada komunikasi dengan fraksi, wakil walikota saja nggak ada. Makanya pas saya nemoni sendiri ada kebijakan itu ditambah banyak warga yang sambat ke saya saya tanya ke fraksi, ke Ketua DPRD apakah ada pembahasan sebelumnya ternyata tidak ada, ya saya minta fraksi menyurati mas wali dan akhirnya dibatalkan oleh mas wali," tegas FX Hadi Rudyatmo.
