SuaraSurakarta.id - Gedung DPRD Sukoharjo mendadak digeruduk sejumlah pengrajin tahu tempe asal Kecamatan Kartasura, Senin (4/1/2020).
Kedatangan mereka tak lain karena masalah kenaikan harga kedelai yang semakin menjadi-jadi.
Dilansir dari Solopos.com jaringan Suara.com, aksi geruduk kantor legislatif Kota Makmur itu sekaligus meminta para wakil rakyat mencari solusi alternatif agar usaha produksi tahu dan tempe tidak gulung tikar di masa pandemi Covid-19.
Para pengrajin tahu dan tempe mendatangi Gedung DPRD Sukoharjo, Senin (4/1/2021) pukul 10.00 WIB. Mereka berasal dari Purwogondo, Brontowiryan, dan Wirogunan yang setiap hari memproduksi tahu dan tempe.
Baca Juga:Harga Kedelai Melambung, Pengrajin Tahu di Bantul Menjerit
Mereka juga melakukan mogok produksi selama satu hari sebagai wujud protes atas melambungnya harga kedelai.
Dalam aksi itu, rombongan ditemui Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Idris Sarjono dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sukoharjo, Sutarmo.
Dalam kesempatan itu, sejumlah pengrajin tahu dan tempe menyampaikan unek-unek terkait kenaikan harga kedelai selama masa pandemi Covid-19.
"Harga kedelai lokal menyentuk Rp9.350 per kilogram. Sementara harga normal Rp6.500 perkg-Rp7.000 perkg. Harga minyak goreng juga naik dari Rp9.000 per liter menjadi Rp13.000 per liter," kata seorang pengrajin tahu dan tempe asal Kartasura, Puryono.
Harga kedelai mulai naik sejak awal pandemi Covid-19 pada akhir Maret 2020. Kala itu, Puryono dan para pengrajin tahu dan tempe lainnya bisa menyiasati dengan berbagai cara seperti memperkecil ukuran atau mengurangi produksi setiap hari.
Kini mereka tidak bisa lagi menyiasatinya lantaran harga kedelai sudah di atas Rp9.000 per kg.
Baca Juga:Harga Kedelai Meroket Berdampak Serius Pada Kelangsungan Usaha
"Kami meminta para anggota DPRD Sukoharjo mencari solusi alternatif untuk menekan kenaikan harga kedelai. Kelangsungan hidup para pengrajin tahu dan tempe dipertaruhkan jika kondisi ini terus berlanjut tanpa ada intervensi dari pemerintah," ujar dia.
- 1
- 2
