SuaraSurakarta.id - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta langkah kebijakan yang cepat dan tepat guna mengatasi pangkal persoalan aksi mogok produsen tahu tempe di berbagai daerah.
Johan mengatakan prihatin atas meroketnya harga kedelai yang berdampak serius terhadap kelangsungan usaha dari ribuan UKM serta terjadinya mogok produksi produsen tahu dan tempe.
Menurut dia, lonjakan harga kedelai disebabkan karena ketergantungan dengan impor dan lemahnya tata kelola perniagaan kedelai lokal.
"Saat ini pemerintah harus sadar bahwa ketergantungan impor pasti berdampak serius terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan kita," kata Johan, hari ini.
Baca Juga:Imbas Kedelai Mahal, Ukuran Tahu dan Tempe Jadi Lebih Kecil
Untuk mengatasi gejolak harga kedelai saat ini, Johan mendorong agar segera memberdayakan para petani kedelai lokal serta mengelola harga jualnya agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.
Pemerintah diharapkan segera mengambil kebijakan stabilisasi harga kedelai untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dari produksi tahu dan tempe.
"Apalagi pada masa pandemi ini harus ada prioritas untuk membantu ribuan usaha kecil menengah berbasis pemberdayaan produk lokal agar ekonomi nasional segera pulih," ujar Johan.
Ia mengingatkan realisasi luas panen tanaman kedelai selama 2020 hanya mencapai 40,04 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu memberikan perhatian serius kepada petani kedelai lokal dan fokus mengembangkan kawasan komoditas kedelai terutama kawasan utama kedelai di empat provinsi, yakni Jatim seluas 78.937 hektare, Jateng seluas 39.248 hektare, Jabar seluas 37.393 hektare serta NTB seluas 30.864 hektare.
Baca Juga:Konsumen Mengeluhkan Hilangnya Tahu Tempe di Pasar Kramat Jati
"Saya minta pemerintah segera melakukan langkah pengembangan kawasan utama kedelai seluas 127.419 hektare untuk peningkatan produktivitas dan melakukan ekstensifikasi agar kita tidak lagi tergantung dengan impor kedelai," katanya.
- 1
- 2
