FPI Tamat, LUIS: Anggotanya Korupsi, Kok Parpol Tidak Dibubarkan?

SuaraSurakarta.id - Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) memberikan tanggapan berkait dengan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah.

Melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengumumkan pelarangan semua aktivitas kegiatan FPI.

Humas LUIS, Endro Sudarsono saat dihubungi SuaraJawaTengah.id menyinggung keberadaan sejumlah partai politik yang tetap aman meski kadernya terlibat korupsi.

"Bagaimana kita tahu banyak personel partai tertentu yang korupsi. Tapi tidak ada pengkajian dari pemerintah untuk membubarkan partai itu dalam kasus korupsi oleh anggota mereka," tegas Endro, Rabu (30/12/2020).

Baca Juga:Komisi III: Pembubaran FPI Jadi Pegangan Aparat di Lapangan untuk Menindak

Dia memaparkan, dibanding dengan keputusan pembubaran, pemerintah seharusnya lebih kepada pendekatan secara dialog dan bergerak untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

"Mestinya pemerintah harus objetif ya. Kok semacam ada keharusan dari negara dan pemerintah untuk menghilangkan peran FPI. Itu sejak Habib Rizieq Shihab umroh lalu pulang, kemudian (pencopotan) baliho, kasus kerumunan, hingga terakhir pembuntutan yang berakibat penembakan (6 laskar FPI)," paparnya.

"Jadi pemerintah harus terbuka dan jujur berkait alasan pembubaran FPI. Karena sejarah ini akan dikenang untuk selamnya," tukas Endro.

Sebelumnya, organisasi Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengumumkan pelarangan semua aktivitas kegiatan FPI.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenkopolhukam, Rabu (30/12/2020).

Baca Juga:Habib Rizieq TSK, FPI Dibubarkan, Pengikutnya Diprediksi Demo Besar-besaran

Hal itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 tahun 2013 yang ditandatangani pada 23 Desember 2014.