Jumenengan Hangabehi Sebatas Melengkapi Adat, Gusti Neno: Belum Ada Raja Definitif

SuaraSurakarta.id - Prosesi jumenengan Sinuhun Paku Buwono (PB) XIV Hangabehi digelar di Watu Gilang, Sitihinggil, Keraton Kasunanan Surakarta, Sabtu (5/9/2026). Dalam prosesi tersebut, PB XIV Hangabehi membacakan ikrar atau sumpah sebagai bagian dari rangkaian adat penobatan raja.

Prosesi tersebut diklaim sebagai penanda pengangkatan PB XIV Hangabehi sebagai raja baru Keraton Kasunanan Surakarta yang menggantikan PB XIII.

Namun, klaim tersebut mendapat tanggapan dari adik kandung PB XIII, GPH Suryo Wicaksono atau Gusti Neno. Ia menilai prosesi jumenengan yang digelar PB XIV Hangabehi sebatas melengkapi rangkaian adat dan belum dapat menjadi dasar untuk menyatakan telah adanya raja definitif Keraton Kasunanan Surakarta.

Sebelumnya, kubu PB XIV Purbaya lebih dulu menggelar Jumenengan menjadi Raja Keraton Surakarta atau PB XIV sebagai pewaris tahta.

Menurut Gusti Neno, hingga saat ini belum ada raja definitif Keraton Kasunanan Surakarta yang diakui pemerintah. Karena itu, prosesi jumenengan yang dilakukan oleh masing-masing pihak tidak serta-merta mengakhiri persoalan suksesi di lingkungan keraton.

"Sampai saat ini belum ada raja yang definitif yang diakui pemerintah, yang ada self-claimed. Apalagi wakil pemerintah tidak hadir dalam Jumenengan Purbaya maupun Hangabehi," kata Gusti Neno saat dihubungi Suara.com, Sabtu (5/9/2026).

Selain tidak hadirnya perwakilan pemerintah, Sinuhun Tedjowulan juga disebut tidak menghadiri acara Jumenengan Purbaya maupun Hangabehi/Mangkubumi. Perwakilan pemerintah di tingkat paling bawah, seperti Ketua RT, juga disebut tidak hadir dalam kedua kegiatan tersebut.

Ketidakhadiran juga disebut terjadi pada perwakilan resmi Catur Sagatra, yakni empat kerajaan yang terdiri atas Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Dalam acara tersebut, perwakilan dari tiga kerajaan lainnya juga disebut tidak hadir.

"Kalau tadi ada perwakilan raja-raja Nusantara ya hanya sebatas undangan saja, supaya terlihat legitimasi. Tapi kan dari pemerintah tidak ada yang datang," jelas dia.

Baca Juga: Panas! Keraton Solo Gelar Dua Kirab Grebeg Mulud Sekaligus, Kubu Purboyo Ungkap Dugaan Sabotase

Gusti Neno juga menegaskan, penetapan raja definitif Keraton Kasunanan Surakarta disebut masih bergantung pada keputusan Sinuhun Tedjowulan.

Sebelumnya, pemerintah sudah menunjuk dan memberikan mandat kepada Tedjowulan untuk melindungi, mengembangkan hingga memanfaatkan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2026.

Gusti Neno memapakarkan, dalam menjalankan mandat tersebut, Tedjowulan saat ini masih memprioritaskan revitalisasi fisik kompleks keraton.

"Beliau saat ini masih fokus pada revitalisasi fisik keraton yang Insya Allah bulan depan sudah berjalan. Lalu juga revitalisasi kawasan mueseum baru yang mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terlaksana," jelas dia.

"Lalu upaya paya untuk merukunkan keluarga, kemudian memilih opsi siapa di antara calon raja yang naik tahta masih buntu. Yang terjadi malah saling klaim sebagai raja, bahkan dengan pemaksaan kehendak dan kekerasan," paparnya.

Dirinya menambahkan, keputusaan pemerintah menunjuk Tedjowulan sebagai penanggung jawab Keraton Kasunanan Surakarta bukan sebuah intervensi. Namun sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah sebelum memberikan anggaran untuk keraton.