SuaraSurakarta.id - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun ke lapangan dalam operasi pasar pangan murah di Kantor Pos Sp;p, Selasa (11/3/2025).
Kunjungan itu dalam upaya memastikan ketersediaan bahan pangan terjangkau bagi masyarakat,
Turut mendampingi Mentan, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun. Saat kunjungan mereka melakukan interaksi dengan masyarakat yang melakukan pembelian kebutuhan pokok di kantor Pos Solo.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga distribusi dan stabilisasi harga pangan khususnya selama Bulan Ramadan.
Mentan Amran mengapresiasi capaian Operasi Pasar yang dilakukan PT Pos Indonesia bersama BUMN Pangan lainnya.
Minyak goreng bermerek Minyakita dijual dengan harga Rp14.700 per liter, jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700, serta volume isinya tepat 1 liter per kemasan.
Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam menekan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Hari ini kami bersama Kasatgas Pangan, Pak Brigjen, Perwakilan Polresta, Pak Wali Kota, Kepala Bapanas, dan Pak Aster. Kita sampaikan apresiasi kepada PT Pos, karena operasi pasar pangan murah di sana sudah sesuai, ukuran kemasan 1 liter (Minyakita) dan harganya Rp14.700," ujar Mentan Amran.
Sebagai informasi, hingga hari ini, PT Pos telah membuka lebih dari 1.341 gerai di seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang terus bertambah sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau melalui operasi pasar pemerintah.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah Kabupaten Sukoharjo Minggu 9 Maret 2025, Disertai Bacaan Niat Puasa Ramadan
"Hingga hari ini PT. Pos sudah membuka operasi pasar pangan murah sebanyak 1.341 gerai, ini operasi pasar besar-besaran, dengan harga dibawah HET, sesuai perintah Bapak Presiden," ungkap Mentan Amran.
Setelah peninjauan di Kantor Pos, Mentan Amran langsung melanjutkan sidak ke Pasar Gede untuk memastikan konsistensi standar di seluruh titik distribusi.
"Meskipun di beberapa titik distribusi sudah tepat, masih ada yang kurang 10% dan kurang 5% walaupun harganya sudah sesuai HET. Ini harus segera diperbaiki. Satgas Pangan harus menindaklanjuti sampai tidak ada lagi yang kurang," tambahnya.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun mengatakan, keterlibatan Pos Indonesia dalam operasi pasar ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
"Kami memiliki infrastruktur dan kapabilitas logistik untuk mendukung kelancaran operasi pasar ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang Ramadhan," katanya.
Menurut dia, saat ini Pos Indonesia memiliki sekitar 4.800 jaringan di seluruh Indonesia. Didukung ribuan armada dan SDM, Pos Indonesia telah berulang kali sukses mendukung program distribusi pangan pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
Terkini
-
Ini 5 Wisata Malam Solo untuk Nikmati Lebaran Idul Fitri
-
10 Kuliner Khas Solo Raya yang Bisa Jadi Rujukan Pemudik Lebaran 2026
-
Idulfitri 2026 di Solo, Ini Panduan Lengkap Salat Id dan Tradisi Khas Kota Budaya
-
Kecelakaan Tragis Klaten, 5 Fakta Pemudik ASN Tewas Hanya 1 Km dari Rumah
-
Politisi PDIP Aria Bima Setuju Gaji Menteri dan DPR Dipotong, Ini Alasannya