SuaraSurakarta.id - Minat orang tua memasukan ke sekolah dasar (SD) negeri sepertinya benar-benar mengalami penurunan. Dampaknya beberapa tahun belakangan ini sekolah negeri seakan kekurangan siswa.
Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta pun akhirnya melakukan regrouping atau penggabungan sejumlah Sekolah Dasar (SD) dengan berbagai pertimbangan, salah satunya efisiensi manajemen.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta Dian Rineta, mengatakan ada banyak pertimbangan untuk melakukan penggabungan sekolah.
"Jadi bukan hanya kekurangan siswa, pertimbangannya banyak salah satunya efisiensi manajemen sekolah. Yang kami regrouping yang satu halaman atau satu pintu. Tapi memang salah satunya tidak banyak siswanya," kata Dian dikutip dari ANTARA pada Selasa (4/6/2024).
Berdasarkan data, ada sebanyak 19 SD yang pada tahun ajaran mendatang mengalami penggabungan, antara lain SDN Mangkuyudan, SDN Tegalsari, dan SDN Bumi I menjadi SDN Mangkuyudan, SDN Kawatan dan SDN Kartodipuran menjadi SDN Kawatan, SDN Pringgolayan, dan SDN Bunderan menjadi SDN Bunderan.
Selanjutnya ada SDN Mojosongo V dan SDN Mojosongo VI menjadi SDN Mojosongo V, SDN Beskalan dan SDN Tumenggungan menjadi SDN Beskalan, SDN Nayu Barat I dan SDN Nayu Barat II menjadi SDN Nayu Barat I, SDN Mangkubumen Wetan dan SDN Yosodipuro menjadi SDN Mangkubumen Wetan.
Ada pula SDN Bibis Luhur I dan SDN Bibis Luhur II menjadi SDN Bibis Luhur I, serta SDN Nayu dan SDN Gambirsari menjadi SDN Nayu.
"Regrouping ini tersebar di lima kecamatan," katanya.
Terkait dengan bekas sekolah yang siswanya sudah digabungkan dengan sekolah lain, kata dia, akan dilakukan inventarisasi.
Baca Juga: Road To Pilkada Solo: Jam Terbang Tinggi, Mas Pur Pahami Betul Kondisi Masyarakat
"Kami diskusikan dulu dengan bagian aset karena bagaimana pun kami tetap butuh sekolah, apalagi kalau digunakan pindahan sekolah selama proses pembangunan. Jadi tidak kami serahkan semuanya ke pengelolaan aset," katanya.
Disinggung mengenai sejumlah sekolah yang hanya memiliki sedikit siswa, menurut dia, salah satunya karena banyak sekolah yang berada di kawasan perkantoran.
"Jadi melihatnya tidak satu aspek, misalnya SDN Tumenggungan, di situ kan tidak ada warga karena sudah jadi lingkungan perkantoran. Melihatnya tidak bisa satu sisi, harus komprehensif, dari berbagai argumentasi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
All Stars Solo Terhenti di Perempat Final MLSC All-Stars 2026, Pelatih Bangga dengan Perjuangan Tim
-
Gara-Gara Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Diperingatkan Gerindra
-
Jokowi Siapkan Agenda Keliling Indonesia, Besok ke Lampung
-
Dapur SPPG Ketaon Boyolali Dibobol Maling, Kerugian Capai Rp21 Juta
-
Lebih dari Sekadar Lari: Soeharso Inclusive Run 2026 Rayakan Keberagaman dan Kesehatan