Duh, 19 SD Negeri di Kota Solo Bakal Digabung, Sepi Peminat?

SuaraSurakarta.id - Minat orang tua memasukan ke sekolah dasar (SD) negeri sepertinya benar-benar mengalami penurunan. Dampaknya beberapa tahun belakangan ini sekolah negeri seakan kekurangan siswa. 

Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta pun akhirnya melakukan regrouping atau penggabungan sejumlah Sekolah Dasar (SD) dengan berbagai pertimbangan, salah satunya efisiensi manajemen.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta Dian Rineta, mengatakan ada banyak pertimbangan untuk melakukan penggabungan sekolah.

"Jadi bukan hanya kekurangan siswa, pertimbangannya banyak salah satunya efisiensi manajemen sekolah. Yang kami regrouping yang satu halaman atau satu pintu. Tapi memang salah satunya tidak banyak siswanya," kata Dian dikutip dari ANTARA pada Selasa (4/6/2024).

Baca Juga: Road To Pilkada Solo: Jam Terbang Tinggi, Mas Pur Pahami Betul Kondisi Masyarakat

Berdasarkan data, ada sebanyak 19 SD yang pada tahun ajaran mendatang mengalami penggabungan, antara lain SDN Mangkuyudan, SDN Tegalsari, dan SDN Bumi I menjadi SDN Mangkuyudan, SDN Kawatan dan SDN Kartodipuran menjadi SDN Kawatan, SDN Pringgolayan, dan SDN Bunderan menjadi SDN Bunderan.

Selanjutnya ada SDN Mojosongo V dan SDN Mojosongo VI menjadi SDN Mojosongo V, SDN Beskalan dan SDN Tumenggungan menjadi SDN Beskalan, SDN Nayu Barat I dan SDN Nayu Barat II menjadi SDN Nayu Barat I, SDN Mangkubumen Wetan dan SDN Yosodipuro menjadi SDN Mangkubumen Wetan.

Ada pula SDN Bibis Luhur I dan SDN Bibis Luhur II menjadi SDN Bibis Luhur I, serta SDN Nayu dan SDN Gambirsari menjadi SDN Nayu.

"Regrouping ini tersebar di lima kecamatan," katanya.

Terkait dengan bekas sekolah yang siswanya sudah digabungkan dengan sekolah lain, kata dia, akan dilakukan inventarisasi.

Baca Juga: Direstui DPP Golkar, Sova Marwati Owner Janu Putra Grup Siap Bersaing di Pilkada Klaten

"Kami diskusikan dulu dengan bagian aset karena bagaimana pun kami tetap butuh sekolah, apalagi kalau digunakan pindahan sekolah selama proses pembangunan. Jadi tidak kami serahkan semuanya ke pengelolaan aset," katanya.