SuaraSurakarta.id - Minat orang tua memasukan ke sekolah dasar (SD) negeri sepertinya benar-benar mengalami penurunan. Dampaknya beberapa tahun belakangan ini sekolah negeri seakan kekurangan siswa.
Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta pun akhirnya melakukan regrouping atau penggabungan sejumlah Sekolah Dasar (SD) dengan berbagai pertimbangan, salah satunya efisiensi manajemen.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta Dian Rineta, mengatakan ada banyak pertimbangan untuk melakukan penggabungan sekolah.
"Jadi bukan hanya kekurangan siswa, pertimbangannya banyak salah satunya efisiensi manajemen sekolah. Yang kami regrouping yang satu halaman atau satu pintu. Tapi memang salah satunya tidak banyak siswanya," kata Dian dikutip dari ANTARA pada Selasa (4/6/2024).
Berdasarkan data, ada sebanyak 19 SD yang pada tahun ajaran mendatang mengalami penggabungan, antara lain SDN Mangkuyudan, SDN Tegalsari, dan SDN Bumi I menjadi SDN Mangkuyudan, SDN Kawatan dan SDN Kartodipuran menjadi SDN Kawatan, SDN Pringgolayan, dan SDN Bunderan menjadi SDN Bunderan.
Selanjutnya ada SDN Mojosongo V dan SDN Mojosongo VI menjadi SDN Mojosongo V, SDN Beskalan dan SDN Tumenggungan menjadi SDN Beskalan, SDN Nayu Barat I dan SDN Nayu Barat II menjadi SDN Nayu Barat I, SDN Mangkubumen Wetan dan SDN Yosodipuro menjadi SDN Mangkubumen Wetan.
Ada pula SDN Bibis Luhur I dan SDN Bibis Luhur II menjadi SDN Bibis Luhur I, serta SDN Nayu dan SDN Gambirsari menjadi SDN Nayu.
"Regrouping ini tersebar di lima kecamatan," katanya.
Terkait dengan bekas sekolah yang siswanya sudah digabungkan dengan sekolah lain, kata dia, akan dilakukan inventarisasi.
Baca Juga: Road To Pilkada Solo: Jam Terbang Tinggi, Mas Pur Pahami Betul Kondisi Masyarakat
"Kami diskusikan dulu dengan bagian aset karena bagaimana pun kami tetap butuh sekolah, apalagi kalau digunakan pindahan sekolah selama proses pembangunan. Jadi tidak kami serahkan semuanya ke pengelolaan aset," katanya.
Disinggung mengenai sejumlah sekolah yang hanya memiliki sedikit siswa, menurut dia, salah satunya karena banyak sekolah yang berada di kawasan perkantoran.
"Jadi melihatnya tidak satu aspek, misalnya SDN Tumenggungan, di situ kan tidak ada warga karena sudah jadi lingkungan perkantoran. Melihatnya tidak bisa satu sisi, harus komprehensif, dari berbagai argumentasi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Skincare Reza Gladys Dinyatakan Ilegal, Fitri Salhuteru Tampilkan Surat Keterangan Notifikasi BPOM
- Roy Suryo Desak Kejari Jaksel Tangkap Silfester Matutina: Kalau Sudah Inkrah, Harus Dieksekusi!
- Bukan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung ke AC Milan Dikontrak 1 Tahun
- 3 Klub yang Dirumorkan Rekrut Thom Haye, Berlabuh Kemana?
- Selamat Datang Jay Idzes! Klub Turin Buka Pintu untuk Kapten Timnas Indonesia
Pilihan
-
Daftar 5 Sepatu Lokal untuk Lari Harian, Nyaman dan Ringan Membentur Aspal
-
Aremania Wajib Catat! Manajemen Arema FC Tetapkan Harga Tiket Laga Kandang
-
Kevin Diks Menggila di Borussia-Park, Cetak Gol Bantu Gladbach Hajar Valencia 2-0
-
Calvin Verdonk Tergusur dari Posisi Wingback saat NEC Hajar Blackburn
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
Terkini
-
Polsek Kartasura Gelar Patroli Balap Liar dan Knalpot Brong, 15 Motor Diamankan
-
Jurus Jokowi di Isu Ijazah Palsu: Kalau Gaduh Terus, Saya yang Untung!
-
Jokowi Ditinggal? Manuver Cerdik Megawati Dukung Prabowo Usai Hasto Dapat Amnesti
-
Tom Lembong Dapat Abolisi, Hasto Kristiyanto Terima Amnesti, Ini Komentar Jokowi
-
Politisi PDIP Sebut Pemilu Raya PSI 'Sepak Bola Gajah', Ini Komentar Tegas Jokowi