SuaraSurakarta.id - Minat orang tua memasukan ke sekolah dasar (SD) negeri sepertinya benar-benar mengalami penurunan. Dampaknya beberapa tahun belakangan ini sekolah negeri seakan kekurangan siswa.
Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta pun akhirnya melakukan regrouping atau penggabungan sejumlah Sekolah Dasar (SD) dengan berbagai pertimbangan, salah satunya efisiensi manajemen.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta Dian Rineta, mengatakan ada banyak pertimbangan untuk melakukan penggabungan sekolah.
"Jadi bukan hanya kekurangan siswa, pertimbangannya banyak salah satunya efisiensi manajemen sekolah. Yang kami regrouping yang satu halaman atau satu pintu. Tapi memang salah satunya tidak banyak siswanya," kata Dian dikutip dari ANTARA pada Selasa (4/6/2024).
Berdasarkan data, ada sebanyak 19 SD yang pada tahun ajaran mendatang mengalami penggabungan, antara lain SDN Mangkuyudan, SDN Tegalsari, dan SDN Bumi I menjadi SDN Mangkuyudan, SDN Kawatan dan SDN Kartodipuran menjadi SDN Kawatan, SDN Pringgolayan, dan SDN Bunderan menjadi SDN Bunderan.
Selanjutnya ada SDN Mojosongo V dan SDN Mojosongo VI menjadi SDN Mojosongo V, SDN Beskalan dan SDN Tumenggungan menjadi SDN Beskalan, SDN Nayu Barat I dan SDN Nayu Barat II menjadi SDN Nayu Barat I, SDN Mangkubumen Wetan dan SDN Yosodipuro menjadi SDN Mangkubumen Wetan.
Ada pula SDN Bibis Luhur I dan SDN Bibis Luhur II menjadi SDN Bibis Luhur I, serta SDN Nayu dan SDN Gambirsari menjadi SDN Nayu.
"Regrouping ini tersebar di lima kecamatan," katanya.
Terkait dengan bekas sekolah yang siswanya sudah digabungkan dengan sekolah lain, kata dia, akan dilakukan inventarisasi.
Baca Juga: Road To Pilkada Solo: Jam Terbang Tinggi, Mas Pur Pahami Betul Kondisi Masyarakat
"Kami diskusikan dulu dengan bagian aset karena bagaimana pun kami tetap butuh sekolah, apalagi kalau digunakan pindahan sekolah selama proses pembangunan. Jadi tidak kami serahkan semuanya ke pengelolaan aset," katanya.
Disinggung mengenai sejumlah sekolah yang hanya memiliki sedikit siswa, menurut dia, salah satunya karena banyak sekolah yang berada di kawasan perkantoran.
"Jadi melihatnya tidak satu aspek, misalnya SDN Tumenggungan, di situ kan tidak ada warga karena sudah jadi lingkungan perkantoran. Melihatnya tidak bisa satu sisi, harus komprehensif, dari berbagai argumentasi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Granat Ditemukan Ditumpukan Rongsok, Akan Dicek di Mako Brimob Boyolali
-
Warga Mojosongo Temukan Granat saat Pilah Tumpukan Rongsok
-
Komisi X DPR RI Sarankan Erick Thohir Agar Segera Mundur dari Ketua Umum PSSI
-
Gebyar Promo Susu! Dancow, Frisian Flag, dan Indomilk Turun Harga di Alfamart
-
Kabel di Solo Semrawut, Fraksi PDIP Dorong Pemkot Lanjutkan Program Bawah Tanah