Hasil Survei Indikator: 60 Persen Masyarakat Percaya Pemilu Bebas Intervensi Pemerintah

SuaraSurakarta.id - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan mayoritas responden menyatakan cukup atau sangat percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo menyebutkan berdasarkan hasil survei pada 18-21 Februari, sebanyak 41,2 responden menjawab cukup percaya bahwa Pemilu 2024 bebas dari campur tangan pemerintah dan 18,6 persen responden menjawab sangat percaya.

"Kalau kita gabungkan, jumlahnya hampir 60 persen yang percaya bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam Pemilu," kata Hendro dilansir dari ANTARA, Kamis (29/2/2024).

Lebih lanjut, sebanyak 27,4 persen responden mengatakan kurang percaya, sementara sebanyak 18,6 persen menjawab sangat percaya dan sebanyak 7,4 persen responden menjawab tidak percaya sama sekali.

Baca Juga: Ketua Umum GP Ansor Soal Pemilu 2024: Kisruh di Elit Politik Saja, Jangan Libatkan Masyarakat!

Menurutnya, pihak penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta pemerintah perlu memberikan respon terhadap ketidakpercayaan publik bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam Pemilu.

"Apabila digabungkan, sekitar 35 persen yang tidak percaya bahwa pemerintah tidak intervensi pemilu. Ini jumlah yang besar. Isu ini ada di mata publik. Petugas Pemilu lah yang harus bertanggung jawab untuk menjelaskan ini kalau memang image 35 persen yang tidak percaya ini perlu diatasi," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan basis pendukung capres-cawapres, mayoritas yang menjawab percaya soal Pemilu bebas dari intervensi berasal dari basis pendukung Prabowo-Gibran, yakni sebesar 67,1 persen.

Sedangkan kelompok yang kurang percaya bahwa Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah mayoritas dari basis pendukung Anies-Muhaimin, yakni sebesar 45,8 persen.

Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei telepon kepada publik nasional untuk menanyakan tentang kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, evaluasi terhadap kejujuran dan keadilan pemilu.

Baca Juga: Pemilu Rampung, Ketum PKR: Pentingnya Rekonsiliasi Nasional untuk Persatuan Bangsa

Target populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel. Jumlahnya sekitar 83 persen dari total populasi nasional.