SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo. Gibran Rakabuming Raka kembali cuti selama tiga hari di hari aktif kerja untuk berkampanye.
Ini bukan pertama kalinya Gibran cuti dihari aktif, pekan kemarin juga cuti tiga hari untuk fokus kampanye.
Kembali cuti tiga hari untuk kampanye mendapat kritik dari politisi PKS Solo, Sugeng Riyanto.
Sugeng menyebut itu jelas menganggu kinerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Apalagi masih banyak pekerjaan di rumah (PR) di Kota Solo yang belum selesai.
"Dulu sebelum Mas Wali konsen di penwacapresan sering menyampaikan diberbagai forum bahwa PR Solo masih banyak. Beliau juga harus mencurahkan segenap energi untuk menyelesaikan PR-PR itu, itu sebelum aktif dalam pencawapresan," terangnya, Senin (15/1/2024).
Sugeng menjelaskan untuk ruang lingkup Solo dengan dinamika PR yang begitu dan beliau harus mencurahkan waktu, tenaga serta pikiran.
"Coba bayangkan sekarang untuk ngurus pencawapresan yang ruang lingkupnya se-Indonesia. Kira-kira proporsinya kayak apa untuk membagi Solo dan pencawapresan," ungkap anggota DPRD Solo ini.
Sugeng mengakui sudah tidak optimal seperti awal atau terlibat dalam pencawapresan. Meskipun beliau punya anak buah, ada wakil wali kota, sekda, atau kepala dinas tapi kan dalam konteks terpilih jadi wali kota punya tanggung jawab untuk memimpin dengan segenap jiwa dan raga.
"Itu tidak mungkin terjadi lagi dalam konteks sekarang. Karena kurang perhatiannya sudah bukan lagi Solo pikirannya atau kalaupun Solo masih itu nomor 27," papar dia.
Sugeng mengatakan salah satu PR yang belum selesai adalah stunting, bahkan grafiknya bukan lagi menurun tapi semakin meningkat.
Untuk menyelesaikan stunting mesti harus dikerjakan oleh lintas OPD, tidak bisa hanya diserahkan kepada dinas kesehatan saja misalnya.
"Harus multi pendekatan, apakah pendekatan ke anak yang kena stunting langsung, keluarga atau lingkungannya. Itu kan harus melibatkan sekian OPD tidak bisa satu OPD saja, yang mengkonsolidasikan OPD-OPD itu mestinya Mas Wali," sambungnya.
"Selain stunting, PR-nya itu ada Sriwedari, ekonomi, pendidikan soal regrouping, Jurug masih banyak pembenahan. Belum lagi diantara kota-kota di Jateng, Solo masih miskin lalu narkoba di Solo masih nomor satu," lanjut dia.
Sementara itu Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno mengatakan memang secara regulasi wali kota cuti itu sah-sah saja. Hanya saja memang dengan intensitas kegiatan Pemkot yang begitu padat dan warga butuh pelayanan maksimal itu beberapa kali wali kota cuti pasti mempengaruhi kinerja eksekutif.
"Karena apapun eksekutif yang namanya kepala daerah itu sangat penting," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Drama Keraton Surakarta Memanas Lagi, Aksi Bongkar Gembok Pintu Keraton Coreng Kunjungan Pemerintah
-
Usai Temui Jokowi, Ratusan Relawan Semut Ireng Langsung Gabung ke PSI?
-
Kubu PB XIV Purboyo Ganti Semua Pintu Gembok di Keraton Solo, Pekerja Revitalisasi Diminta Keluar
-
Penjelasan Resmi Rosalia Indah Terkait Video Viral Pengemudi: Sanksi Tegas Telah Ditetapkan
-
Gagal Ganti Nama di KTP, Upaya Raja Keraton Solo PB XIV Terganjal Potensi Sengketa