MKMK Bakal Putuskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim MK, Ini Kata Kuasa Hukum Almas Tsaqibbirru

SuaraSurakarta.id - Majelis Kehormatan Makamah Konstitusi (MKMK) akan memutuskan hasil pemeriksaan hakim MK terkait dugaan pelanggan kode etik di balik putusan syarat capres dan cawapres, Selasa (7/11/2023).

Dimana duggan pelanggaran kode etik tersebut tak lepas dari dikabulkannya gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, tentang batas usia Capres Cawapres, yang dilayangkan mahasiswa UNSA, Almas Tsaqibbirru.

Kuasa hukum Almas Tsaqibbirru, Arif Sahudi menegaskan apapun keputusan MKMK soal dugaan pelanggaran kode etik tak akan menghapus putusan sebelumnya.

"Artinya kalau putusan, berlaku asas putusan yang sudah dibacakan oleh hakim sudah dianggap benar, dan harus dilaksanakan," kata Arif Sahudi, Senin (6/11/2023).

Dengan putusan dari MK itu, membuat nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang masih berusia 36 tahun bisa maju sebagai Cawapres. Meski usianya belum 40 tahun, Gibran masih memenuhi syarat karena pernah menjabat sebagai Kepala Daerah.

Arif mengatakan, dalam gugatan dan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, pihaknya hanya selaku pemohon. Sehingga ketika gugatannya sudah putusan, maka perannya selaku pemohon sudah selesai.

"Masalah putusan ini nanti berubah atau tidak terkait majelis kode etik, kalau saya ditanya analisa, tentu tidak. Karena yang disidang kode etik majelis hakim," ujarnya.

Dia menegaskan, permohonan yang pihaknya layangkan, tidak ada kaitannya dengan Gibran maju Cawapres.

"Sampai hari ini, kita ajukan permohonan tidak terkait langsung dengan mas Gibran. Karena mas Gibran juga tidak pernah terimakasih ke saya, WA, sehingga kalau mau maju atau enggak, itu urusan beliau. Monggo, itu bebas untuk siapapun," jelas dia.

Baca Juga: Survei Charta Politika: Masyarakat Anggap Jokowi Ikut Campur Tangan dalam Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres