Piala Dunia U-20 2023 dan Hakikat Sepak Bola Menembus Sekat-sekat Diskriminasi

SuaraSurakarta.id - Gelaran Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung di Indonesia, 20 Mei hingga 11 Jun 2023 memunculkan polemik.

Hal itu seiring munculnya sejumlah penolakan posisi Timnas Israel yang menjadi salah satu peserta oleh sejumlah kalangan.

Namun jika berbicara sepak bola, ada sebuah prinsip netralitas dan non diskriminasi yang tidak terpengaruh atau dipengaruhi kepentingan politik apapun.

"Sesuai statua FIFA dan PSSI sebagai anggotanya, prinsip sepak bola harusnya menembus sekat-sekat politik, diskriminasi. Baik itu RAS, agama dan sebagainya. Itulah hakikat sepak bola sebetulnya," kata pengamat sepak bola Tommy Welly saat dihubungi Suarasurakarta.id, Sabtu (25/3/2023) malam.

Baca Juga: Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Burundi di FIFA Matchday Malam Ini

Sosok yang akrab disapa Bung Towel itu juga memahmi jika Indonesia taat pada konstitusi pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, menurutnya, situasi yang saat ini terjadi mengenai polemik Piala Dunia U-20 2023 bukan untuk dibenturkan satu sama lain.

"Menurut saya, kembali lagi ke prinsip sepak bola tadi yaitu netralitas dan non diskriminasi hukum atau lainnya," ujar dia.

Bung Towel menambahkan, yang perlu dipahami publik adalah Piala Dunia U-20 2023 adalah milik FIFA. Sementara Indonesia adalah tuan rumah yang artinya dipilih sebagai penyelenggara.

"Lalu apa Indonesia punya hak untuk menolak atau mencoret Israel? Tidak! Tidak punya (wewenang) untuk itu," tegas Bung Towel.

Baca Juga: Jelang Lawan Burundi, Inilah 3 Calon Pencetak Gol dari Timnas Indonesia

Seperti diketahui, berbagai penolakan Timnas Israel berpotensi FIFA akan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. 

Pasalnya, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB telah memastikan bahwa tuan rumah di gelaran sepak bola di bawah naungan FIFA tak boleh membawa urusan politik.

Dengan penolakan ini, FIFA bisa saja mengalihkan status tuan rumah Piala Dunia U-20 yang dimiliki Indonesia ke negara peserta lainnya.