SuaraSurakarta.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menemukan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sempat berkomunikasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
"Iya tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK pertama surat itu baru saya terima tadi pagi. Mengenai Rp 300 triliun terus terang, saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya jadi saya nggak tahu juga dari mana angkanya," terang dia saat didampingi usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo, Kamis (9/3/2023).
Sri Mulyani pun akan segera bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan PPATK Ivan Yustiavandana untuk bisa mengclearkan masalah ini.
"Sebetulnya ini masalahnya apa, dimana, siapa. Saya berjanji bersama Pak Mahfud MD, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin dan aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin," ujar dia.
"Nanti saya kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan (PPATK) angkanya tuh dari mana. Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan anda semuanya media dan masyarakat," sambungnya.
Sri Mulyani mengatakan baru menerima surat pemberitahuan masalah itu dari PPATK tadi pagi. Tapi karena sedang terbang ke sini, jadi belum melihat surat tersebut tapi sudah di scan.
"Pada dasarnya setiap tahun PPATK itu mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut undisclosed material. Dari 2009 sampai 2022 atau 2023 sudah ada 196 surat yang disampaikan, sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan inspektorat jenderal. Ada yang eksaminasi (pemeriksaan), kalau memang kasusnya terbukti maka dilakukan hukuman disiplin, ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan itu semuanya ada statusnya," papar dia.
Menurutnya, laporan yang disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana masih ada 70 surat yang perlu diberikan keterangan tambahan.
Baca Juga: Mengejutkan! Transaksi Milik Rafael Alun dan Andhi Pramono Ibarat Bus Antar Provinsi, Saling Salip
"Masih ada 70 surat yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan. Kita akan sampaikan, jadi saya sampai hari ini baru menerima suratnya tadi pagi ini," jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan sempat bertanya kepada PPATK mengenai cara perhitungannya.
"Tentu saya tanya kepada Pak Ivan cara menghitungnya gimana datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman, nggak ada satupun angka," pungkasnya.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Jokowi Minta Kader PSI Ubah Cara Kerja Organisasi demi Hadapi Pemilu 2029
-
IIF Genjot Pembiayaan Infrastruktur, Nilai Komitmen Baru Tembus Rp2,5 Triliun pada Semester I 2026
-
Jokowi ke Kader PSI: Kalau Semua Jalur Mentok, Datang Saja ke Solo
-
Bukan Sekadar Bantuan, Bhakti Presisi Polresta Solo Pererat Kebersamaan dengan Ojol dan Supeltas
-
NICE Gelar 55 Event, Perkuat Posisi sebagai Destinasi MICE Baru