SuaraSurakarta.id - Dua tahun kepemimpinan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan jatuh pada, 26 Februari 2023.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo memiliki catatan untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka selama memimpin dua tahun Kota Solo.
FPKS menilai jika komunikasi politik dalam pengambilan kebijakan Wali kota Solo masih kurang baik. Gibran pun diminta untuk perlu belajar kepada mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.
"Mas Gibran perlu belajar kepada wali kota sebelumnya Pak Rudy. Ini agar komunikasi politik bisa berjalan secara baik dan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik," terang Ketua FPKS DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, Sabtu (25/2/2023).
Baca Juga: Waduh! Gibran Dituduh Lebih Mementingkan Minyak Rambut daripada Banjir, Kok Bisa?
Asih pun memberikan contoh kebijakan politik yang diambil Gibran, yakni soal kebijakan menaikan NJOP sehingga PBB naik 400 persen belum lama ini.
Kebijakan itu menjadikan polemik di masyarakat Kota Solo, meski akhirnya kebijakan tersebut dicabut.
"Itu menjadi contoh bagaimana kebijakan yang diambil Mas Gibran belum menunjukan komunikasi yang baik," katanya.
Asih menjelaskan adanya permasalahan komunikasi politik yang tidak efektif, maka Wali Kota Gibran kurang fokus terhadap pembangunan berbasis pada kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Solo dalam Angka Tahun 2022 yang dirilis BPS Kota Solo menunjukan Angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 9,03 persen, tahun 2021 naik sebesar 9,4 perse.
Baca Juga: CEK FAKTA: Selama Ini Pakai Ijazah Gibran, Kronologi Munculnya Isu Jokowi Berijazah Palsu
"Capaian ini masih berada di bawah target RPJMD pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 8,62 persen dan target tahun 2022 sebesar 8,25 persen," jelas dia.
Menurutnya, pembangunan masih fokus pada infrastruktur fisik. Namun dalam sisi non fisik masih banyak keluhan seperti tergusurnya pedagang di Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) yang sampai tergusur dengan adanya Solo Safari, serta polemik pembangunan Sentra mebel beberapa waktu yang lalu.
Asih pun meminta agar ke depan Gibran bisa memperbaiki komunikasi politik dengan semua stakeholder.
Ini agar pembangunan kesejahteraan rakyat menjadi perhatian dan masalah kemiskinan bisa diselesaikan dan capaian sesuai target RPJMD yang telah ditetapkan.
"Komunikasi politik dengan semua stakeholder ke depan harus diperbaiki," tandasnya.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
-
Gibran hingga Studio Ghibli: Guncangan AI di Dunia Kesenian Visual
-
Menaksir Harga Kaos Selvi Ananda saat Libur Lebaran di Singapura, Ternyata Gak Main-Main!
-
Gibran Ikut Tren Lebaran di TikTok, Intip Momen Akrab Bareng Prabowo dan Keluarga
-
Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Legislator PKS: RI Harus Jalankan Diplomasi Dagang Cerdas dan Terukur
-
Tenteng Lady Dior Hadiri Open House di Istana, Selvi Ananda Jadi Sorotan
Tag
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Harga Emas Antam Berbalik Lompat Tinggi Rp23.000 Hari Ini, Jadi Rp1.777.000/Gram
-
Wall Street Keok, IHSG Diprediksi Melemah Imbas Perang Dagang Trump vs Xi Jinping
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan ASEAN Solid dan Bersatu
-
Emas dan Bitcoin Banyak Diborong Imbas Ketegangan Perang Dagang AS vs China
Terkini
-
Bahlil Malam-malam Sowan Jokowi di Solo, Bahas Masa Depan Partai Golkar?
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
Buntut Kecelakaan Maut KA Batara Kresna di Sukoharjo, PT KAI Benahi Perlintasan Maut
-
Bom Waktu Mobil Esemka 'Meledak' di Solo: Jokowi dan Ma'ruf Amin Digugat Warga
-
Kontroversi Revisi KUHAP: Penyidik Berhak Ciduk Langsung, Begini Analisis Pakar Hukum UNS