SuaraSurakarta.id - Kinerja pemerintah Indonesia masih dianggap memuaskan oleh publik. Hasil survei terbaru pun menunjukan publik puas dengan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasil survei Polmatrix menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 74,6 persen.
"Dihadapkan pada persoalan global dan domestik, dari soal ekonomi, hukum, hingga kesehatan, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi," kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dikutip dari ANTARA pada Minggu (30/10/2022).
Menurut Dendik, tingginya kepercayaan publik menjadi modal yang sangat penting bagi Pemerintahan Jokowi periode kedua ini untuk menuntaskan program-program dan kebijakan hingga akhir masa jabatan.
Baca Juga: Ini Alasan Bambang Tri Mulyono Cabut Gugatan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
"Menjelang tahun politik, diperkirakan unsur-unsur dalam pemerintahan akan lebih fokus untuk menyiapkan diri menuju gelaran pemilu," ujar Dendik mengingatkan.
"Jokowi harus bisa memastikan agar dinamika politik tidak mengganggu kinerja pemerintahan," ujarnya pula.
Gejolak inflasi yang didorong oleh kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi menggerus tingkat kepuasan publik. Pada gilirannya, berbagai isu akan mengarah pada kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dieksploitasi oleh kekuatan-kekuatan politik untuk meraih dukungan.
Tercatat sebanyak 22,3 persen publik masih merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi, di antaranya 2,0 persen sangat tidak puas.
Dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya, tingkat kepuasan publik secara umum turun dari 79,3 persen (Maret 2022) menjadi 77,8 persen (Juni 2022), dan sekarang sebesar 74,6 persen. Tetapi di antaranya sebanyak 6,2 persen merasa sangat puas.
Baca Juga: Prabowo Puji Jokowi: Beliau Memikirkan Rakyat Paling Bawah, Saya Saksinya
"Jika mampu dikelola dengan baik, tingkat kepuasan diharapkan tidak terus merosot dan terjaga tetap tinggi," kata Dendik.
Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Mengingat Lagi Mobil Esemka yang Dipromosikan Jokowi, Warga Solo sampai Layangkan Gugatan
-
Kiai Said Aqil Bongkar Cawe-cawe Jokowi di Muktamar NU Lampung: Saya Kalah karena Tak Sekuat Gus Dur
-
Kunjungan Didit Disebut Tidak Bisa Mewakili Kepentingan Megawati, SBY dan Jokowi
-
Singgung Jokowi, Rocky Gerung Ungkap Penyebab Indonesia Tak Berdaya Hadapi Perang Tarif AS
-
Jalan Tol Dibangun Tapi Pemudik Turun? Rocky Gerung Kritik Pedas Infrastruktur Jokowi
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
-
Prabowo 'Kebakaran Jenggot' Respons Tarif Trump, Buka Seluruh Kran Impor: Pengusaha Teriak Bumerang!
-
Solusi Pinjaman Syariah Tanpa Riba, Tenor Panjang dan Plafon Sampai Rp150 Juta!
-
Dear Petinggi BEI, IHSG Memang Rapuh dan Keropos!
-
Harga Emas Antam Berbalik Lompat Tinggi Rp23.000 Hari Ini, Jadi Rp1.777.000/Gram
Terkini
-
Bahlil Malam-malam Sowan Jokowi di Solo, Bahas Masa Depan Partai Golkar?
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
Buntut Kecelakaan Maut KA Batara Kresna di Sukoharjo, PT KAI Benahi Perlintasan Maut
-
Bom Waktu Mobil Esemka 'Meledak' di Solo: Jokowi dan Ma'ruf Amin Digugat Warga
-
Kontroversi Revisi KUHAP: Penyidik Berhak Ciduk Langsung, Begini Analisis Pakar Hukum UNS