PBNU Tegas Tolak Adanya Politik Identitas di Pemilu 2024, Gus Yahya: Kami akan Lawan!

SuaraSurakarta.id - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, isu soal politik identitas menjadi hal yang harus diantisipasi. Sebab pengalaman, pemilu sebelumnya masyarakat Indonesia sempat terpecah. 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, berharap Pemilu 2024 di Indonesia bisa berlangsung dalam demokrasi yang rasional.

Untuk itu, Gus Yahya meminta agar pemilih berpikir tentang catatan dari para kandidat yang hendak maju dalam Pemilu 2024.

"Kami minta ke pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan dari para kandidatnya, siapa yang kinerjanya lebih baik, siapa yang integritasnya lebih baik, siapa yang moralnya lebih baik. Bukan soal identitas, bukan memperalat agama, bukan memperalat identitas primordial lainnya, termasuk memperalat NU, termasuk tempat ibadah. Kami akan lawan," katanya Gus Yahya dikutip dari ANTARA pada Sabtu (22/10/2022).  

Baca Juga: Ganjar Pranowo Keliling Daerah Bawa Kemeriahan, Anies Baswedan Kok Bawa Mic

Selain itu, Gus Yahya juga secara tegas menolak politik identitas sebab bisa rawan memecah persatuan dan kesatuan bangsa, menjelang Pemilu 2024.

"PBNU akan melawan. Kami bukan hanya menentang, bukan hanya menolak tapi kami juga akan melawan semua yang menggunakan politik identitas," kata dia. 

Ia juga sangat tidak setuju kepada pihak-pihak yang berupaya memperalat agama sebagai senjata politik, sebab bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, menjelang Pemilu 2024, sejumlah nama sudah ramai diperbincangkan menjadi calon Presiden. Bahkan, terdapat partai yang sudah resmi mengusung calonnya untuk maju menjadi calon presiden.

Partai NasDem adalah salah satu yang sudah memutuskan mengusung Anies Baswedan, dua pekan menjelang masa jabatannya habis sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden untuk Pemilu Presiden 2024.

Baca Juga: Tak Selalu Bersifat Negatif, Pengamat Sebut Politik Identitas Harus Dikelola dengan Baik: Realitas yang ada di Indonesia

Sementara itu, PSI akan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pemilu Presiden 2024. Walaupun PSI tidak memiliki kursi di DPR, PSI tetap mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Presiden Joko Widodo juga berpesan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengganggu stabilitas nasional, baik itu ekonomi, keamanan, sosial, dan politik.

"Jangan sampai perhelatan politik nanti di 2024 mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, dan stabilitas sosial politik," kata Jokowi usai menghadiri acara HUT Ke-58 Partai Golkar di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10). 

Ia menilai, saat ini stabilitas politik sangat penting bagi suatu negara. Terlebih, di tengah kondisi ketidakpastian global yang melanda seluruh negara dunia.

Ia berpesan kepada Partai Golkar yang berusia 58 tahun agar berhati-hati dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung pada Pemilu 2024.

"Siapa pun capres dan cawapres yang dipilih harus hati-hati karena menakhodai 273 juta rakyat Indonesia sehingga dalam penentuan capres dan cawapres tadi saya sampaikan hati-hati dengan kalkulasi tidak sembrono," kata Jokowi.