Sempat Deadlock dan Bersitegang, Ketua DPRD Solo Akhirnya Temui Mahasiswa dan Tandatangani Nota Kesepakatan

SuaraSurakarta.id - Pimpinan DPRD Solo bersama Wakil Ketua dan Ketua Fraksi menemui masa aksi gabungan dari elemen mahasiswa Soloraya yang menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di depan Kantor DPRD Solo, Kamis (8/9/2022).

Dalam aksinya mereka meminta dan menyerukan agar anggota DPRD Solo untuk menemui masa. Setelah beberapa kali didesak peserta aksi, akhirnya wakil ketua DPRD Solo dan Ketua Fraksi, termasuk Fraksi PDI Perjuangan menemui masa.

Ketiga Wakil ketua DPRD Solo, yakni Sugeng Riyanto dari Fraksi PKS, Taufiquraman dari Fraksi Golkar, dan Achmad Sapari dari Fraksi PAN. Lalu Ketua Fraksi PDI Perjuangan, YF Sukasno, serta dari Partai Gerindra, Ardianto Kuswinarno.

Mereka pun melakukan negosiasi di tengah-tengah masa aksi, namun hasilnya deadlock. Karena masa aksi ingin agar Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo yang datang menemui dan menandatangani nota kesepakatan.

Karena negosiasi tidak menemui kesepakatan, selanjutnya wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi mundur. Mereka pun menunggu untuk nantinya dilakukan negosiasi.

Tak berselang lama, Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo ketika itu memimpin rapat terkait masalah APBD Perubahan 2022. Pimpinan legislatif Kota Solo itu kemudian menandatangani tuntutan dari mahasiswa.

Koordinator Aksi, Addien Syam mengatakan sempat bersitegang, padahal Ketua DPRD Solo izin. Yang ada itu wakil ketua dan fraksi-fraksi. 

Mahasiswa pun merasa dibohongi, percuma kalau semua fraksi dan wakil ketua DPRD tanda tangan tapi ketuanya tidak. 

"Yang namanya ketua itu kan pucuk pimpinan. Kalau pucuk pimpinan tidak mengatakan iya, maka semua tidak akan iya. Kami juga minta waktu 1 x 24 jam agar surat yang ditandatangani dikirim ke pusat," terang dia saat ditemui, Kamis (8/9/2022).

Baca Juga: Massa Aksi Dorong-dorongan dengan Polisi, Dua Lapis Kawat Berduri di Patung Kuda Dijebol Mahasiswa

Addien menegaskan, jika mas meminta waktu 2 x 24 jam, BBM harus sudah diturunkan. Minimal walaupun tidak sepenuhnya turun ada pengurangan.

"BBM itu menjadi tolak ukur harga dari seluruh komoditas, seperti harga pangan. Meski tidak sepenuhnya turun, minimal ada pengurangan," ungkap dia. 

Menurut, subsidi  Pemerintah pasca kenaikan harga BBM bukanlah solusi. Jika mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) di Solo, subsidi itu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan dua anak. 

"Kalau merujuk pada BKKBN, keluarga dengan dua anak itu tidak bisa untuk mencapai kesejahteraan dengan gaji UMR. Apalagi dengan BBM dinaikan harganya," paparnya.

Sementara itu Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo menyambut baik apabyqng menjadi aspirasi para mahasiswa. Tadi sudah disepakati dengan ditanda tangani bersama L tuntutan para mahasiswa.  

"Sudah kami sepakati bersama dan sudah kami tandatangani. Segera besok pagi kami kirim ke DPR RI dan ke Presiden," tandas dia.