SuaraSurakarta.id - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai politik akan tunduk pada penyelenggara pemilu untuk memastikan pesta demokrasi berjalan dengan baik.
"Kalau partai politik sebagai peserta pemilu kan kita tunduk pada penyelenggara pemilu. Kami menjunjung tinggi hukum, jadi kuncinya memang terutama di penyelenggara pemilunya," kata Hasto dikutip dari ANTARA Jumat (26/8/2022).
Dia pun mencontohkan bagaimana Pemilu 2009 banyak persoalan akibat kapitalisasi kekuasaan politik, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ganda dan dijadikan alat.
Selain itu, Hasto juga melihat masalah juga terjadi karena kompleksitas politik liberal yang kini terjadi.
"Ada dalil pemilu dari Afrika, di Afrika sana dalilnya sederhana, semakin kompleks pemilu itu semakin mudah dimanipulasi, semakin simpel pemilu semakin sulit dimanipulasi, proposional terbuka, daftar terbuka dengan peserta pemilu yang begitu banyak lalu kemudian bersamaan dengan pemilu presiden ini membawa kompleksitas yang begitu besar," ujarnya dalam siaran persnya.
"Kita belajar dari pemilu kemarin, kenapa banyak KPPS yang kelelahan banyak yang meninggal dunia, tetapi kuncinya dari penyelenggara Pemilu," kata Hasto menambahkan.
Idealnya, kata Hasto, partai politik yang semakin sedikit berpartisipasi yang diatur melalui penerapan ambang batas parlemen bisa membuat kondusif dan akan memperingan dari penyelenggara pemilu.
"Karena itulah undang-undang mengatur sangat ketat syarat partai politik bisa ikut pemilu kita berharap sebagai peserta pemilu, KPU betul-betul obyektif dalam melakukan verifikasi terhadap partai mana yang bisa ikut pemilu. Karena tantangan ke depan tidaklah mudah dari situasi global," tuturnya.
Selain itu, pentingnya aparat penegak hukum mengawal seluruh tahapan pemilu guna meminimalkan segala kecurangan. Selain itu, penyelenggara pemilu harus memastikan setiap tahapan berjalan baik.
Baca Juga: PDI Perjuangan Siapkan 2 Capres 2024, Ini Penjelasan Hasto Kristiyanto
"Termasuk memastikan daftar pemilih tetap itu betul-betul memastikan hak konstitusional warga negara, maka ini menjadi proses berbagai risiko-risiko bisa kita kurangi," demikian Hasto.
Berita Terkait
-
Sekjen Gerindra Bicara Posisi PDIP Usai Prabowo-Megawati Bertemu di Teuku Umar
-
Faktor Pendorong di Balik Pertemuan Tertutup Prabowo dan Megawati
-
Usai Lawan Cabut Gugatan, KPK Tantang Balik Staf Hasto PDIP jika Ngotot Minta Barang Pribadi Balik
-
Kusnadi Staf Hasto PDIP Resmi Cabut Gugatan Terhadap KPK, Mengapa?
-
Pertemuan Prabowo Megawati, Benarkah Ada Ajakan Supaya PDIP Gabung Pemerintahan?
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
Pilihan
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
-
Prabowo 'Kebakaran Jenggot' Respons Tarif Trump, Buka Seluruh Kran Impor: Pengusaha Teriak Bumerang!
-
Solusi Pinjaman Syariah Tanpa Riba, Tenor Panjang dan Plafon Sampai Rp150 Juta!
-
Dear Petinggi BEI, IHSG Memang Rapuh dan Keropos!
-
Harga Emas Antam Berbalik Lompat Tinggi Rp23.000 Hari Ini, Jadi Rp1.777.000/Gram
Terkini
-
Bahlil Malam-malam Sowan Jokowi di Solo, Bahas Masa Depan Partai Golkar?
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
Buntut Kecelakaan Maut KA Batara Kresna di Sukoharjo, PT KAI Benahi Perlintasan Maut
-
Bom Waktu Mobil Esemka 'Meledak' di Solo: Jokowi dan Ma'ruf Amin Digugat Warga
-
Kontroversi Revisi KUHAP: Penyidik Berhak Ciduk Langsung, Begini Analisis Pakar Hukum UNS