SuaraSurakarta.id - Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengharapkan tambahan anggaran pemerintah untuk BBM dan LPG subsidi mampu mengurangi beban masyarakat, khususnya dari kalangan tidak mampu.
"Ini untuk mengurangi beban masyarakat. Penambahan anggaran BBM dan LPG subsidi, memang diberikan Pemerintah bagi masyarakat kurang mampu," kata Sartono dikutip dari ANTARA di Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Menurut dia, upaya penambahan subsidi tersebut memang penting apalagi, kondisi geopolitik dan dampak COVID-19 saat ini, diikuti dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Kebijakan tersebut, tambahnya, diharapkan membuat ketersediaan BBM bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga, dengan demikian diharapkan bisa menjaga roda ekonomi masyarakat.
"Jadi, Pemerintah memang hadir untuk mengurangi beban rakyat. Dan DPR tentu saja mendukung dan melakukan pengawasan," ujarnya.
Dikatakannya, kondisi geopolitik saat ini memang cukup berat, hal itu antara lain ditandai dari harga minyak dunia. Meski mengalami dinamika, namun harga minyak mentah terus berada pada level tinggi, di atas 100 dolar AS per barel. Saat ini misalnya, jenis Brent dijual pada harga 110,05 dolar AS per barel, sedangkan WTI 104,27 dolar AS per barel.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Sartono, masyarakat pun diharapkan bijak dalam mengkonsumsi BBM dan LPG. Meski pemerintah menaikkan anggaran BBM dan LPG subsidi, namun, masyarakat diharapkan berhemat.
"Masyarakat diharapkan sadar, bahwa BBM dan LPG subsidi, hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu," katanya.
Terkait hal itu, Sartono meyakini bahwa dukungan penuh pemerintah dan DPR tersebut, akan dibarengi dengan kinerja penuh Pertamina dalam menjalankan berbagai penugasan. Termasuk di antaranya, dalam menerapkan strategi keuangan yang tepat dan efisien, sehingga berbagai penugasan tersebut bisa dijalankan dengan baik.
Baca Juga: Diujicobakan ke 18 SPBU di Kota Yogyakarta, Kendaraan Roda Empat Wajib Gunakan MyPertamina
Untuk itu pula, lanjutnya, upaya Pertamina tersebut juga harus mendapat dukungan terutama dari aparat penegak hukum, agar BBM dan LPG Subsidi ini tepat sasaran.
"Jadi harus ada koordinasi antara BPH Migas, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian terutama di daerah-daerah jangan sampai kebutuhan rakyat kecil diambil oleh kalangan industri," ujarnya.
Selan itu, Sartono juga mengingatkan Pertamina agar dapat mencegah terjadinya antrean kendaraan saat pengisian BBM.
"Jadi jangan sampai terjadi lagi, antrean pengisian BBM di daerah," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
- Pelembap Viva Hijau vs Kuning, Apa Bedanya? Ini Manfaat Keduanya untuk Wajah
- 5 Sabun Cuci Muka Retinol untuk Atasi Penuaan: Bikin Wajah Halus, Cerah, dan Kencang
- Riset CELIOS: Purbaya Jadi Menteri Kinerja Terbaik, Bahlil Paling Buruk
Pilihan
-
Ungkap Banyak Kasus Besar, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Ade Safri Justru Diganti
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
Terkini
-
Momentum Bulan Inklusi Keuangan, BRILink Agen Hadirkan Akses Keuangan hingga Pelosok
-
Andi Azwan Tegaskan, Gibran Segera Tunjukkan Ijazah Setara SMA
-
MotoGP Mandalika 2026 Jadi Peluang BRI Perkuat Ekonomi Lokal dan Pariwisata Olahraga
-
Persis Solo Mandul di Manahan, De Red FC Pulang Bawa Satu Poin
-
BRI Perkokoh Reputasi Nasional, Nilai Merek Capai USD6,9 Miliar Versi Brand Finance