SuaraSurakarta.id - Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengharapkan tambahan anggaran pemerintah untuk BBM dan LPG subsidi mampu mengurangi beban masyarakat, khususnya dari kalangan tidak mampu.
"Ini untuk mengurangi beban masyarakat. Penambahan anggaran BBM dan LPG subsidi, memang diberikan Pemerintah bagi masyarakat kurang mampu," kata Sartono dikutip dari ANTARA di Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Menurut dia, upaya penambahan subsidi tersebut memang penting apalagi, kondisi geopolitik dan dampak COVID-19 saat ini, diikuti dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Kebijakan tersebut, tambahnya, diharapkan membuat ketersediaan BBM bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga, dengan demikian diharapkan bisa menjaga roda ekonomi masyarakat.
"Jadi, Pemerintah memang hadir untuk mengurangi beban rakyat. Dan DPR tentu saja mendukung dan melakukan pengawasan," ujarnya.
Dikatakannya, kondisi geopolitik saat ini memang cukup berat, hal itu antara lain ditandai dari harga minyak dunia. Meski mengalami dinamika, namun harga minyak mentah terus berada pada level tinggi, di atas 100 dolar AS per barel. Saat ini misalnya, jenis Brent dijual pada harga 110,05 dolar AS per barel, sedangkan WTI 104,27 dolar AS per barel.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Sartono, masyarakat pun diharapkan bijak dalam mengkonsumsi BBM dan LPG. Meski pemerintah menaikkan anggaran BBM dan LPG subsidi, namun, masyarakat diharapkan berhemat.
"Masyarakat diharapkan sadar, bahwa BBM dan LPG subsidi, hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu," katanya.
Terkait hal itu, Sartono meyakini bahwa dukungan penuh pemerintah dan DPR tersebut, akan dibarengi dengan kinerja penuh Pertamina dalam menjalankan berbagai penugasan. Termasuk di antaranya, dalam menerapkan strategi keuangan yang tepat dan efisien, sehingga berbagai penugasan tersebut bisa dijalankan dengan baik.
Baca Juga: Diujicobakan ke 18 SPBU di Kota Yogyakarta, Kendaraan Roda Empat Wajib Gunakan MyPertamina
Untuk itu pula, lanjutnya, upaya Pertamina tersebut juga harus mendapat dukungan terutama dari aparat penegak hukum, agar BBM dan LPG Subsidi ini tepat sasaran.
"Jadi harus ada koordinasi antara BPH Migas, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian terutama di daerah-daerah jangan sampai kebutuhan rakyat kecil diambil oleh kalangan industri," ujarnya.
Selan itu, Sartono juga mengingatkan Pertamina agar dapat mencegah terjadinya antrean kendaraan saat pengisian BBM.
"Jadi jangan sampai terjadi lagi, antrean pengisian BBM di daerah," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Kisah Warga Jatirejo Solo: Bertahun-tahun Hidup Berdampingan dengan Bau Menyengat TPA Putri Cempo
-
Duh! Solo Terancam Krisis Guru Parah: 154 Non-ASN Terancam Diberhentikan, 250 Guru PNS Pensiun
-
Perkuat Wawasan Industri, Sekolah Vokasi UNS Undang Mohammed Aden Suryana Jadi Dosen Tamu
-
Dipimpin AKP Primadhana Bayu Kuncoro, Polres Karanganyar Ungkap Dua Kasus Narkoba
-
Adera Immunity Tour Terus Perkuat Sinergi dengan Pemkot Solo