Kasus Dugaan Korupsi BUMDes Berjo Karanganyar Naik Penyidikan, Muncul Tersangka?

SuaraSurakarta.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, menaikkan kasus dugaan korupsi Bumdes Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar ke penyidikan oleh tim dari tindak pidana khusus (Pidsus) Kejari Karanganyar.

Sebelum naik ke tahapan penyidikan, Kejari Karanganyar sebelumnya melakukan proses eksposes perkara di kejaksaan tinggi Jawa Tengah telah dilakukan oleh tim pekan lalu.

"Kemarin kita sudah exposes di Kejati, kemudian hasilnya adalah dari Kejati setuju dengan pendapat tim untuk selanjutnya di naikan ke tingkat penyidikan," kata Kepala Kajari Karanganyar Mulyadi Sajaen, melalui Kasi Pidsus Kejari Karanganyar Tobagus Gilang Hidayatullah, Rabu (22/6/2022).

Meski sudah naik pada tingkat penyidikan, namun Gilang mengaku sampai dengan saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Kejati Riau Periksa Mantan Rektor UIN Suska Terkait Dugaan Korupsi BLU Ratusan Miliar Rupiah

Pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi untuk bisa menentukan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

"Masih sama penyidikan umum dulu, setelah kita buat berita acara pemeriksaan saksi dan memeriksa saksi, baru nanti penetapan untuk tersangkanya," jelasnya.

Ditanya terkait dengan hasil temuan dari Inspektorat yang saat ini masih melakukan proses penghitungan terhadap kerugian negara.

Gilang mengaku, hasil dari temuan inspektorat tersebut, nantinya akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti.

Disisi lain, perwakilan dari masyarakat yang ada di Desa Berjo, Senin (20/6/2022) siang mendatangi kantor Inspektorat untuk mempertanyakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengurus BUMDes Berjo, Karanganyar.

Baca Juga: JPU Kejagung: Dua Kasus Korupsi Mantan Gubernur Alex Noerdin Banding ke Pengadilan Tinggi

Mereka mendatangi kantor tersebut, lantaran sampai dengan saat ini tidak ada kabar kejelasan atau kabar pasti terkait dengan proses maupun hasil dari penanganan dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan Bumdes yang ada di Desa mereka.