SuaraSurakarta.id - Pemerintah menegaskan pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan dilaksanakan sesaui jadwal. Partai Golkar pun juga mendukung hal tersebut.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa sikap partai Golkar terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak mungkin berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Golkar tak mungkin beda dengan sikap Jokowi. Wajar kalau kemudian Golkar tegaskan dukung pemilu tepat waktu," kata Adi Prayitno dikutip dari ANTARA di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Hal itu senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar pada 14 Februari dan November 2024.
Menurutnya, wacana penundaan pemilu tidak akan kembali mengemuka dengan sikap tegas yang diungkap oleh Partai Golkar dan Presiden Jokowi. Langkah tersebut ia nilai sudah sesuai dengan harapan rakyat.
"Saya kira tidak ada perdebatan lagi. Golkar fix dukung Pemilu 2024 tanpa penundaan. Itu artinya, usulan penundaan pemilu secara otomatis gugur karena ditolak presiden dan melarang menterinya bicara pilpres," ucapnya memaparkan.
Selain mengikuti aspirasi publik, kata dia, sikap Golkar itu juga menunjukkan ketaatan terhadap pemimpin koalisi Pemerintah, yakni Presiden Jokowi. "Ajeg dan senapas dengan sikap Jokowi," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifin mengatakan, Partai Golkar sangat mendukung keputusan Pemerintahan Presiden Jokowi yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 14 Februari 2024.
Nurul mengklaim selama ini partai-nya tidak pernah bersikap mendua soal pelaksanaan Pemilu 2024. Golkar taat pada konstitusi. "Golkar selalu tegak lurus pada peraturan," tuturnya.
Baca Juga: Bagi-bagi Bansos di Pasar Kanoman Cirebon, Jokowi: Covid-19 Sudah Melandai, Ekonomi Mulai Menggeliat
Dia juga mengklaim bahwa Ketua Umum Golkar juga tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk menunda pemilu atau pengusulan perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, tutur Nurul melanjutkan, partainya justru melakukan upaya untuk terus melakukan sosialisasi menuju Pemilu 2024.
"Dalam setiap kesempatan, kami dari Partai Golkar termasuk Ketua Umum Pak Airlangga terus menyosialisasikan program-program yang sudah kami buat untuk menuju Pilpres dan Pileg 2024," ujar Nurul.
Berita Terkait
-
Gempar! Ada Branding Mobil Mewah Bertuliskan Jokowi 3 Periode, Publik Heran: Dah Tau Salah, Si Paling Pede
-
Kuasa Hukum Klaim Ade Armando Datang Demo di DPR Murni Dukung Mahasiswa Tolak Jokowi 3 Periode
-
Partai Demokrat Ingin Sukses di Jabar Pada Pemilu 2024, Ridwan Kamil: Pintar-pintar Bikin Narasi untuk Warga
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 5 Rekomendasi Bedak Cushion Anti Longsor Buat Tutupi Flek Hitam, Cocok Untuk Acara Seharian
- 10 Sepatu Jalan Kaki Terbaik dan Nyaman dari Brand Lokal hingga Luar Negeri
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 23 Kode Redeem FC Mobile 6 November: Raih Hadiah Cafu 113, Rank Up Point, dan Player Pack Eksklusif
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Megawati Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Akademisi Esa Unggul Buka Suara
-
Fadli Zon Ajak Komunitas Dalang, Perajin Gamelan hinggan Sinden Bangun Ekosistem Kebudayaan
-
Respon Titiek Soeharto Saat Sang Ayah Diusulkan Sebagai Pahlawan Nasional
-
Festival Gamelan dan Sinden di Solo, Gaungkan Semangat Pelestarian Budaya Generasi Muda
-
Keraton Solo Dijaga TNI dan Polri, Potensi Gejolak Pengukuhan Penerus PB XIII?