Bernuansa Politik, BSU Disebut Hanya Mengundang Cemburu Bagi Kelompok Pekerja Informal

"Harusnya pemerintah mengubah mindset, cara berpikir paradigmanya dari pandemi covid menjadi endemi. Itu adalah penciptaan lapangan kerja diciptakan secara masif," katanya.

Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal ikut menimpali. Menurutnya, ekonomi masyarakat bawah masih belum pulih sepenuhnya karena dampak pandemi.

"Ekonomi masih tertekan atau penciptaan lapangan pekerjaan masih terbatas. Tugas dari pemerintah adalah kebijakan-kebijakan pembukaan kerja bagi mereka. Itu yang lebih berkelanjutan," kata Faisal.

Selain itu, Faisal menyarankan agar program-program BLT tersebut dialihkan untuk mensubsidi kenaikan harga komoditas dan energi belakangan ini.

Baca Juga: Rencana BLT Pemerintah Ditolak Buruh: Cuma Jadi Ladang Korupsi Pejabat!

"Itu akan lebih efektif mempertahankan subsidi di BBM atau gas bersubsidi. Karena pasti semua kena," katanya.

Bantuan subsidi upah merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional yang anggarannya tahun ini dipatok Rp455,62 triliun. Per April, anggaran yang terserap sebesar Rp29,3 triliun atau 6,4%.

Alokasi anggaran PEN 2022 akan disederhanakan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama terkait dengan penanganan kesehatan, termasuk vaksinasi dan intensif tenaga kesehatan Rp122,54 triliun.

Kelompok kedua, sebesar Rp154,76 triliun yang digunakan untuk program bansos (PKH, sembako), Kartu Pra Kerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan antisipasi perluasan perlinsos.

"Sedangkan kategori ketiga Rp178,32 triliun adalah untuk pemulihan ekonomi. Kita akan mendukung berbagai inisiatif Kementerian Lembaga. Apakah ini program Padat Karya untuk parekraf, ketahanan pangan, di bidang ICT, pembangunan kawasan industry, dukungan kepada UMKM, baik juga dalam bentuk penanaman modal negara untuk BUMN yang melakukan berbagai proyek proyek strategis nasional," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga: 6 Bantuan Jokowi buat Lindungi Rakyat Imbas Invasi Rusia ke Ukraina, BLT hingga Pupuk

Dalam rapat terbatas jajaran menteri dengan Presiden Joko Widodo baru-baru ini, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengatakan pemerintah akan menggelontorkan program kartu sembako, BLT minyak goreng, dan bantuan presiden untuk usaha mikro.