Soal Dukungan Periode Ketiga, Presiden Jokowi Tegaskan Taat Pada Konstitusi

SuaraSurakarta.id - Belakangan ini muncul dukungan Presiden Joko Widodo untuk bisa melanjutkan periode ketiga memimpin Indonesia. Namun, hal itu tentu saja harus mengubah aturan konstitusi.

Presiden Jokowi pun menegaskan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945, meskipun saat ini muncul wacana perpanjangan masa jabatan Presiden di tengah masyarakat.

“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," ujar Presiden Jokowi dikutip dari ANTARA usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022).

Pernyataan Presiden tersebut juga ditujukan untuk menanggapi riuh masyarakat yang meneriakkan tiga periode kepemimpinan Presiden Jokowi saat Presiden menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).

Wacana perpanjangan periode jabatan Presiden kembali menghangat. Wacana ini muncul baru-baru ini dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa (29/3) kemarin. Dalam Silatnas Apdesi itu, turut hadir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya pada Selasa, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode usai Lebaran 2022 mendatang.

"Habis lebaran kami deklarasi (perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode)" kata Surta di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Surta menilai Presiden Jokowi memberi perhatian yang penuh kepada para kepala desa selama ini.

“Beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Pantau Sembako dan Minyak Goreng Jelang Ramadhan, Netizen Mengeluh: Barang Ada, tapi Harga Naik Pak

Dalam beberapa waktu terakhir, turut muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dihembuskan beberapa ketua umum partai politik. Salah satu pimpinan partai yang mengusung wacana penundaan Pemilu 2024 adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Muhaimin, yang juga Wakil Ketua DPR, mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi COVID-19. Pemilu 2024 juga dikhawatirkan Muhaimin akan menimbulkan ketidakpastian perekonomian, serta dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Namun, Muhaimin mengatakan penundaan Pemilu 2024 hanya sebatas usulan.

"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," katanya.