Scroll untuk membaca artikel
Ronald Seger Prabowo
Senin, 28 Maret 2022 | 13:04 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung. [Suara.com/Ari Welianto]

SuaraSurakarta.id - Wacana jabatan tiga periode presiden terus bergulir. Banyak pro dan kontra dengan wacana jabatan tiga periode presiden tersebut.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan pun menanggapi wacana tersebut.

Menurutnya jika wacana itu merupakan urusan partai-partai bukan presiden.

"Tolong jangan salahkan Pak Presiden, ini urusan partai-partai bukan presiden. Yang setuju itu saya, PKB, Golkar, dan banyak yang belum setuju," terang dia saat ditemui, Senin (28/3/2022).

Baca Juga: Catat! Syarat Mudik Lebaran 2022 Naik Pesawat

Bang Zul, sapaan akrabnya mengatakan kalau yang tidak setuju banyak maka wacana itu tidak bisa jalan. 

Tapi kalau partai-partai setuju semua, baru mungkin itu bisa berjalan. 

"Ini urusan partai-partai, catat. Jadi jangan salahkan yang tidak ngurus, yang ngurus itu kan partai," kata dia.

Dijelaskan, jabatan presiden mau satu periode atau dua periode itu boleh-boleh saja. Tapi soal pilpres tiga periode itu ada konstitusinya, maka itu harus amandemen.

"Mungkin tidak amandemen," ungkap dia.

Baca Juga: Jokowi Tak Mau UMKM Cuma jadi Penonton di Era Perdagangan Digital

Saat ditanya, apakah PAN masuk kabinet Presiden Jokowo, Zulkifli Hasan enggan berkomentar. Itu merupakan hak prerogratif presiden.

"Sudah makasih. Itu urusan Pak Presiden, bukan urusan saya. Saya Wakil Ketua MPR dan itu hak prerogratif presiden, kita tidak boleh ikut campur," tandasnya.

Kontributor : Ari Welianto

Load More