Sejarawan UGM Sebut Keppres 2/2022 Tidak Menghilangkan Peran Soeharto

Margana mengatakan bahwa Serangan Umum 1 Maret merupakan penguat kedaulatan Indonesia di dunia internasional dari sisi militer.

Sedangkan kedaulatan negara secara politik terus diperkuat melalui berbagai upaya diplomasi oleh Soekarno, Hatta, serta sejumlah petinggi lainnya meski dalam pengasingan di Menumbing di Pulau Bangka.

Meski di penjara, mereka tetap berjuang melalui diplomasi yang disebut dengan "counter propaganda" karena kala itu Diplomat Belanda Van Royen terus meluncurkan informasi keliru di dunia internasional mengenai eksistensi Indonesia.

Melalui Komisi Jasa-Jasa Baik (Committee of Good Offices), Hatta dan Mohammad Roem mengirim tulisan setebal 54 untuk Dewa Keamanan PBB yang isinya meyakinkan bahwa Indonesia tidak seperti yang dibicarakan Belanda.

Baca Juga: Nama Soeharto Hilang di Keppres Serangan Umum 1 Maret, Rezim Jokowi Dinilai Belokan Sejarah

Namun demikian, kata Margana, diplomasi itu memerlukan dukungan militer karena untuk menunjukkan eksistensi Indonesia tidak hanya secara politik, tapi juga harus dibuktikan secara militer.

"Kemudian di Yogyakarta pun bergerak Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan melancarkan ide-ide mengenai Serangan Umum 1 Maret," tuturnya.

Kata Margana, HB IX yang kala itu menjabat Menteri Pertahanan RI kemudian memanggil Soeharto yang kala itu berpangkat letkol, untuk membicarakan rencana Serangan Umum 1 Maret.

"Sultan ini yang menginisiasi Serangan Umum 1 Maret, kemudian Sultan HB IX juga yang memanggil Letkol Soeharto untuk bertemu membicarakan itu," ujar Margana.

Baca Juga: Nama Soeharto Tak Disebut, Fadli Zon Minta Keppres No 2/2022 Direvisi, Tembak Langsung ke Jokowi dan Mahfud MD