Satu Tahun Memimpin Kota Solo Gibran Dikritik PKS: Angka Penduduk Miskin Meningkat

SuaraSurakarta.id - Kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo genap berusia satu tahun. Menjadi kepala daerah di saat Pandemi COVID-19 bukan hal yang mudah. 

Namun demikian Gibran mengakui kepemimpinannya belum sempurna. Ia pun berjanji akan mengevaluasi sejumlah kekurangan selama masa jabatannya. 

Gibran pun mengapresiasi sejumlah catatan yang dikeluarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kepemimpinannya tersebut.

"Ya, terima kasih atas evaluasinya," kata Gibran dikutip dari ANTARA Jumat (25/2/2022).

Baca Juga: Politisi PKS Sebut Pernyataan Menag Yaqut Lukai Perasaan Umat Islam, Keterlaluan dan Tak Etis

Beberapa catatan terkait kepemimpinan Gibran yang dikeluarkan oleh PKS, salah satunya angka penduduk miskin di Kota Solo meningkat dari 2020 sebesar 9,03 persen menjadi 9,4 persen di 2021. Dari angka kenaikan tersebut ada penambahan sebanyak 48.790 penduduk miskin.

Capaian ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah.

Terkait hal itu, Gibran mengatakan hal serupa tidak hanya terjadi di Kota Solo tetapi juga berbagai daerah lainnya.

"Kalau kemiskinan bertambah semua mengalami, angka pengangguran bertambah juga. Semua (seluruh daerah mengalami kenaikan)," katanya.

Terkait persoalan tersebut, ia berjanji akan segera menyelesaikannya. Salah satu yang menjadi program kerjanya adalah menyelesaikan permasalahan area kumuh di Kelurahan Mojo dan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo.

Baca Juga: PKS Solo Beri Catatan Setahun Jadi Wali Kota, Gibran: Pekerjaan Selesai Semua Kok!

"Nanti kami selesaikan, dengan pak Disperkim (Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan)," katanya.

Sementara itu, beberapa catatan lain yang menjadi titik berat dari PKS yakni gaya kepemimpinan Gibran yang dianggap kurang mengayomi warga. Ketua DPD PKS Kota Surakarta Daryono mengatakan Gibran juga dianggap memiliki komunikasi kurang baik dengan mitra kerja terkait.

"Contohnya dalam penataan sentra IKM Gilingan dan gaya komunikasi yang intimidatif seperti meninggalkan mobil dinas di sekolah dan pemecatan secara langsung lurah Gajahan tanpa mekanisme yang bertahap," katanya.

Ia berharap beberapa catatan tersebut menjadi perhatian selama masa pemerintahan Gibran.

"Terlebih Mas Wali mempunyai previlege (hak istimewa) sebagai putra Presiden RI. Semoga bisa mewujudkan janji lompatan yang pernah disampaikan saat masa kampanye dulu," katanya.