Kasus Pemerkosaan Berulangkali: Aktivis Demonstrasi ke DPRD Kediri Supaya Desak Polisi Serius Tangani Kasus

SuaraSurakarta.id - Aktivis dari Aliansi Relawan Perempuan dan Anak di Kediri berang dengan penanganan yang dilakukan kepolisian terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, NE (12), yang dinilai lamban.

Mereka demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri, Rabu (23/2/2022), untuk meminta wakil rakyat mendesak Polres Kediri segera menyelesaikan penanganan kasus pemerkosaan terhadap NE.

Kasus kekerasan seksual itu dilaporkan ke kantor polisi sejak awal 2022, tetapi sampai sekarang polisi baru mengamankan satu terduga.

Para aktivis mendapatkan informasi, jumlah pemerkosa NE lebih dari satu orang dan diduga melibatkan ayah kandung korban.

Diduga diperkosa berulangkali

Menurut informasi dari Aliansi Relawan Perempuan dan Anak yang disebutkan Beritajatim, NE mengalami kekerasan seksual berulangkali.

Pada Senin, 27 Desember 2021, sekitar jam 10.15 WIB, korban diperkosa empat teman ayahnya.

Di hari yang sama, kekerasan seksual terjadi lagi di pos siskamling pada pukul 18.15 WIB.  Pelakunya tiga orang yang berbeda.

Pada malam harinya, sekitar jam 22.05 WIB, pemerkosaan kembali terjadi di Alas Simpenan. Pelakunya dua orang yang berbeda lagi.

Baca Juga: Sidang Lanjutan Kasus Kekerasan Seksual SMA SPI Batal Digelar Akibat Hakim Terpapar Virus Corona

Korban ditinggalkan di Alas Simpenan sendirian dan baru keesokan harinya ditemukan seorang warga.

Dia dibawa ke rumah ketua RT, selanjutnya diantarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri di Pare.

Desak kasus diungkap sampai tuntas

“Keterangan yang kami dapat, pelakunya lebih dari satu. Kami berharap supaya kasus ini diungkap sejelas-jelasnya. Supaya dapat memanggil kapolres dan penyidik untuk mempertanyakan,” kata Jeannie salah seorang aktivis yang demonstrasi.

Mereka juga menduga selain pemerkosaan, kasus itu juga mengandung unsur tindak perdagangan manusia.

Para aktivis ditemui Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodik Purwanto dan perwakilan Dinas Sosial.