SuaraSurakarta.id - Sejumlah politikus menyoroti kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sehingga terjadi konflik terkait penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener.
Sehari setelah terjadi konflik, Ganjar menemui sejumlah warga Desa Wadas untuk menjelaskan duduk perkara mengenai rencana pembangunan Bendungan Bener.
Menurut politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang, masyarakat Desa Wadas bisa meminta penjelasan Ganjar Pranowo mengenai kenapa sampai terjadi pengerahan aparat keamanan hingga penangkapan terhadap puluhan warga, padahal sebelumnya dikatakan hanya akan ada pengukuran tanah.
Langkah Ganjar, menurut Junimart, mesti menjadi pengalaman bagi para kepala daerah agar sebelum berbicara kepada publik, memahami dulu situasi dan kondisi di lapangan, dengan demikian tidak terjadi blunder di kemudian hari.
"Ya sesungguhnya begini ya ini menjadi koreksi kita semua sebelum kita memberikan suatu komentar, mestinya kita cek dulu lapangan, bagaimana sesungguhnya lapangan itu," kata Junimart di DPR, Rabu (9/2/2022).
"Jadi jangan membuat statement itu menjadi blunder yang membuat masyarakat semakin resah kan begitu."
Sedangkan politikus PKB Jazilul Fawaid menyoroti pendekatan yang dilakukan terhadap warga.
"Ini akibat kurang ngopi, Pak Ganjar kemana aja? Saya kok jadi ingat pesan Pak Jokowi, agar setiap masalah bisa diselesaikan sambil ngopi-ngopi, ajak dialog."
Pendekatan musyawarah, menurut Jazilul, lebih penting ketimbang pengerahan aparat.
Baca Juga: Kecam Sikap Aparat Polisi ke Warga Desa Wadas, Muhammadiyah Tegas Sampaikan 6 Poin Pernyataan
"Hemat saya, sudah bukan zamannya pakai pendekatan keamanan apalagi dengan senjata lengkap. Toh yang dihadapi warga kita juga," tuturnya.
Dia juga mengingatkan polisi untuk mengutamakan pendekatan humanis dalam menghadapi masyarakat.
Sementara politikus Demokrat Hinca Panjitan menilai Ganjar harus mampu memberikan ketenangan dan rasa aman kepada warga yang dipimpin dengan cara menyampaikan informasi seterang mungkin terkait rencana pembangunan Bendungan Bener.
"Dia bertanggungjawab sebagai Jateng 1 memberikan penjelasan agar tidak timbul dampak yang lebih luas. Apa sebenarnya yang terjadi?" kata dia.
Hinca menilai pengerahan ratusan aparat ke Desa Wadas terlalu berlebihan.
"Jadinya kesan yang timbul di masyarakat jadi tak nyaman. Padahal harusnya kan tidak begitu," kata dia.
"Tidak ada alasan yang cukup untuk menurunkan tim gabungan. Karena itu sekali lagi harus dijelaskan seterangterangnya ke publik, apa sebenarnya yang terjadi."
Sehari setelah terjadi konflik di Desa Wadas, Antara melaporkan Ganjar menemui sejumlah warga Desa Wadas untuk menjelaskan duduk perkara mengenai rencana pembangunan Bendungan Bener yang merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah pusat.
Selain menjelaskan rencana pembangunan Bendungan Bener, Ganjar juga memohon maaf kepada warga Wadas serta meminta agar mengutamakan musyawarah mufakat.
"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya, nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar kepada warga Wadas.
Ganjar mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi di Wadas, termasuk mengenai adanya sejumlah warga yang diamankan oleh polisi.
Terkait dengan hal itu, Ganjar meminta kepolisian untuk membebaskan warga.
"Saya intens komunikasi dengan kapolda, wakapolda dan lainnya, memantau perkembangan yang ada di Purworejo, khususnya Wadas. Kami sudah sepakat, masyarakat yang diamankan kemarin, hari ini akan dilepas untuk dipulangkan," ujarnya.
Ganjar mengungkapkan sudah menempuh proses panjang terkait rencana pembangunan Bendungan Bener dan selama proses itu, pihaknya membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya warga yang masih menolak.
"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," katanya.
Ganjar mengaku sangat menunggu-nunggu adanya dialog antarpihak sehingga ruang penyampaian pendapat bisa dibuka lebar pada semua pihak.
"Kami sangat menunggu-nunggu sehingga kami bisa memberi ruang, bisa mendengarkan apa yang kemudian kami sampaikan dan kami jawab. Kami selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar pekerjaan ini mulus," ujar Ganjar.
Berita Terkait
-
Bocoran Pengurus DPP PDIP 2025-2030: Megawati Jadi Ketua Umum Sekaligus Sekjen?
-
Di Tengah Isu Kongres, Ganjar Pranowo Fokus Konsolidasi Legislatif PDIP di Bali
-
Pemprov Jateng Akan Tertibkan TPA Ilegal di Rowosari
-
Ganjar Bersyukur Usai Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara, Ini Alasannya
-
Apa Hubungan Arya Daru Pangayunan dengan Ganjar Pranowo? Turut Berduka atas Kematiannya
Terpopuler
- Ole Romeny Menolak Absen di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanpa Naturalisasi, Jebolan Ajax Amsterdam Bisa Gantikan Ole Romeny di Timnas Indonesia
- Makna Satir Pengibaran Bendera One Piece di HUT RI ke-80, Ini Arti Sebenarnya Jolly Roger Luffy
- Ditemani Kader PSI, Mulyono Teman Kuliah Jokowi Akhirnya Muncul, Akui Bernama Asli Wakidi?
- Jelajah Rasa Nusantara dengan Promo Spesial BRImo di Signature Partner BRI
Pilihan
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
-
3 Film Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Negara: Lebih dari Sekadar Hiburan
-
OJK Beberkan Fintech Penyumbang Terbanyak Pengaduan Debt Collector Galak
-
Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus, RI & Thailand Kena 'Diskon' Sama, Singapura Paling Murah!
-
Pemerintah Dunia dan Tenryuubito: Antagonis One Piece yang Pungut Pajak Seenaknya
Terkini
-
Jurus Jokowi di Isu Ijazah Palsu: Kalau Gaduh Terus, Saya yang Untung!
-
Jokowi Ditinggal? Manuver Cerdik Megawati Dukung Prabowo Usai Hasto Dapat Amnesti
-
Tom Lembong Dapat Abolisi, Hasto Kristiyanto Terima Amnesti, Ini Komentar Jokowi
-
Politisi PDIP Sebut Pemilu Raya PSI 'Sepak Bola Gajah', Ini Komentar Tegas Jokowi
-
Jokowi Bantah SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu, Namun Sebut Organisasi Ini