Konflik di Desa Wadas: Ganjar Pranowo Dikritik Bikin Blunder dan Kurang Ngopi

SuaraSurakarta.id - Sejumlah politikus menyoroti kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sehingga terjadi konflik terkait penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener.

Sehari setelah terjadi konflik,  Ganjar menemui sejumlah warga Desa Wadas untuk menjelaskan duduk perkara mengenai rencana pembangunan Bendungan Bener.

Menurut politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang, masyarakat Desa Wadas bisa meminta penjelasan Ganjar Pranowo mengenai kenapa sampai terjadi pengerahan aparat keamanan hingga penangkapan terhadap puluhan warga, padahal sebelumnya dikatakan hanya akan ada pengukuran tanah.

Langkah Ganjar, menurut Junimart, mesti menjadi pengalaman bagi para kepala daerah agar sebelum berbicara kepada publik, memahami dulu situasi dan kondisi di lapangan, dengan demikian tidak terjadi blunder di kemudian hari.

Baca Juga: Kecam Sikap Aparat Polisi ke Warga Desa Wadas, Muhammadiyah Tegas Sampaikan 6 Poin Pernyataan

"Ya sesungguhnya begini ya ini menjadi koreksi kita semua sebelum kita memberikan suatu komentar, mestinya kita cek dulu lapangan, bagaimana sesungguhnya lapangan itu," kata Junimart di DPR, Rabu (9/2/2022).

"Jadi jangan membuat statement itu menjadi blunder yang membuat masyarakat semakin resah kan begitu." 

Sedangkan politikus PKB Jazilul Fawaid menyoroti pendekatan yang dilakukan terhadap warga.

"Ini akibat kurang ngopi, Pak Ganjar kemana aja? Saya kok jadi ingat pesan Pak Jokowi, agar setiap masalah bisa diselesaikan sambil ngopi-ngopi, ajak dialog."

Pendekatan musyawarah, menurut Jazilul, lebih penting ketimbang pengerahan aparat.

Baca Juga: Desa Dikepung hingga Warga Ditangkapi, Mantan Ketua KPK Desak Kapolri Kendalikan Tindakan Represif Aparat di Wadas

"Hemat saya, sudah bukan zamannya pakai pendekatan keamanan apalagi dengan senjata lengkap. Toh yang dihadapi warga kita juga," tuturnya.

Dia juga mengingatkan polisi untuk mengutamakan pendekatan humanis dalam menghadapi masyarakat.

Sementara politikus Demokrat Hinca Panjitan menilai Ganjar harus mampu memberikan ketenangan dan rasa aman kepada warga yang dipimpin dengan cara menyampaikan informasi seterang mungkin terkait rencana pembangunan Bendungan Bener.

"Dia bertanggungjawab sebagai Jateng 1 memberikan penjelasan agar tidak timbul dampak yang lebih luas. Apa sebenarnya yang terjadi?" kata dia.

Hinca menilai pengerahan ratusan aparat ke Desa Wadas terlalu berlebihan.

"Jadinya kesan yang timbul di masyarakat jadi tak nyaman. Padahal harusnya kan tidak begitu," kata dia.

"Tidak ada alasan yang cukup untuk menurunkan tim gabungan. Karena itu sekali lagi harus dijelaskan seterangterangnya ke publik, apa sebenarnya yang terjadi." 

Sehari setelah terjadi konflik di Desa Wadas, Antara melaporkan Ganjar menemui sejumlah warga Desa Wadas untuk menjelaskan duduk perkara mengenai rencana pembangunan Bendungan Bener yang merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah pusat.

Selain menjelaskan rencana pembangunan Bendungan Bener, Ganjar juga memohon maaf kepada warga Wadas serta meminta agar mengutamakan musyawarah mufakat.

"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya, nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar kepada warga Wadas.

Ganjar mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi di Wadas, termasuk mengenai adanya sejumlah warga yang diamankan oleh polisi.

Terkait dengan hal itu, Ganjar meminta kepolisian untuk membebaskan warga.

"Saya intens komunikasi dengan kapolda, wakapolda dan lainnya, memantau perkembangan yang ada di Purworejo, khususnya Wadas. Kami sudah sepakat, masyarakat yang diamankan kemarin, hari ini akan dilepas untuk dipulangkan," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan sudah menempuh proses panjang terkait rencana pembangunan Bendungan Bener dan selama proses itu, pihaknya membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya warga yang masih menolak.

"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," katanya.

Ganjar mengaku sangat menunggu-nunggu adanya dialog antarpihak sehingga ruang penyampaian pendapat bisa dibuka lebar pada semua pihak.

"Kami sangat menunggu-nunggu sehingga kami bisa memberi ruang, bisa mendengarkan apa yang kemudian kami sampaikan dan kami jawab. Kami selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar pekerjaan ini mulus," ujar Ganjar.