Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Ketua KPK: Kita Siap Boyongan

SuaraSurakarta.id - Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur bakal turut diikuti sejumlah insitusi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan lembaganya bakal ikut boyongan ke Kalimantan Timur.

"Kami tidak pernah berkeberatan pindah, hal yang mendasari yaitu peran kami sebagai aparatur sipil negara (ASN)," kata Firli dikutip dari ANTARA, Rabu (2/2/2022).

KPK dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pembangunan IKN.

"ASN sebagai pelaksana kebijakan, ASN sebagai pemberi pelayanan publik, ASN perekat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Di mana pun KPK berada, tiga hal tersebut harus dimainkan dan UU 19/2019 menyebut KPK berkedudukan di ibu kota negara ini yang harus dilaksanakan," tegasnya.

Dalam pengawasan perencanaan dan pembangunan IKN, menurut Firli, KPK ingin melakukan sejumlah hal. Hal pertama yang dilakukan adalah sinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait IKN.

Mulai Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

Kedua, koordinasi penyiapan lahan maupun pembangunan infrastruktur terkait dengan tata kelola pemerintahan.

Ketiga, pendampingan persiapan dan perencanaan khususnya untuk program pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi.

Baca Juga: Ahok Tak Dianggap Pas Pimpin IKN, Ketua Aspentan Kaltim Igun Wicaksono Sebut Syaharie Jaang yang Cocok: Putra Daerah

"Kami juga membuka aplikasi Jaga IKN agar masyarakat turut serta dalam pencegahan korupsi di IKN," kata Firli.

Sementara itu, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pembangunan IKN demi mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

"Pemerintah ingin membuka peluang produktivitas tinggi di area-area baru sehingga pembangunan IKN tidak hanya untuk IKN, tetapi termasuk juga pembangunan daerah Kalimantan dan kawasan timur Indonesia dan posisi ibu kota pada saatnya menjadi triangle dengan Balikpapan dan Samarinda," ungkap Suharso.