Nah Lho! Bupati Cantik Klaten Ini Surati Puan Maharani Soal Rawa Jombor, Ada Apa?

SuaraSurakarta.id - Program revitalisasi Rawa Jombor di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Klaten diharapkan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Tak tanggung-tanggung, Bupati Klaten, Sri Mulyani langsung menyurati Ketua DPR, Puan Maharani, terkait revitalisasi Rawa Jombor.

Diwartakan Solopos.com--jaringan Suara.com, surat itu dikirimkan agar proyek revitalisasi Rawa Jombor terus bergulir hingga tuntas.

“Iya termasuk melalui Bu Puan. Kami sudah bersurat kepada Bu Ketua DPR RI, memohon agar ini [revitalisasi Rawa Jombor] betul-betul diberikan perhatian khusus dan anggaran dialokasikan," kata Sri Mulyadni Selasa (16/11/2021).

"Kalau saya punya harapan tahun besok sudah selesai. Tetapi bertahap lah paling tidak anggaran yang kena refocussing dipulihkan di 2022. Nanti dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya,” tambah bupati berparas cantik itu.

Dia memaparkan, lokasi waduk berada di Kabupaten Klaten. Hanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten maupun pemerintah desa setempat tak memiliki aset Rawa Jombor.

Begitu pula lahan di tepian waduk yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda tersebut.

“Rawa Jombor itu aset pemerintah pusat. Sementara di daratan itu milik Provinsi Jawa Tengah,” paparnya.

Mulyani mengatakan untuk melakukan penataan dan revitalisasi itu butuh komitmen dan biaya besar. Dia berharap proyek tersebut bisa tuntas dan tak berhenti di tengah jalan.

Baca Juga: Tutup Piala KBPP Polri, Puan Maharani Harap Lahir Bibit Atlet Pesepak Bola

Mulyani menuturkan sebelumnya sudah ada komitmen untuk melakukan penataan dan revitalisasi itu dengan anggaran diperkirakan mencapai Rp300 miliar dari pemerintah pusat.

Pada 2021, sedianya pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

“Karena pandemi masih butuh perhatian besar dan anggaran khusus, sehingga ada refocussing anggaran menjadi sekitar Rp22,5 miliar,” kata Mulyani.

Mulyani berharap pemerintah pusat tetap mengalokasikan anggaran dan melanjutkan proyek revitalisasi Rawa Jombor hingga rampung.

Dia menjelaskan sudah ada pendekatan kepada warga yang selama ini memanfaatkan kawasan perairan Rawa Jombor seperti petani karamba, pemancingan, dan warung apung. Para pemanfaat tersebut sudah legawa untuk direlokasi.

“Masyarakat sangat mudah diberikan kesadaran untuk direlokasi baik itu warung apung, karamba, maupun pemancingan. Mereka dengan ikhlas dan legawa karena memandang asas kemanfaatannya lebih besar. Kalau masyarakat sudah mau rela dan ikhlas, pemerintah tentu memenuhi apa yang diminta. Jadi kami memohon betul kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan di Rawa Jombor,” tegasnya.