Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Ini yang Dilakukan Pemkot Solo

SuaraSurakarta.id - Gelombang ketiga Covid-19 masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarkat. Pemerintah Kota Solo pun menyiapkan beragam antisipasi. 

Langkah antisipasi dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya ledakan gelombang III Covid-19  yang diperkirakan terjadi pada Desember 2021-Januari 2022.

Menyadur dari Solopos.com, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyebutkan persiapan itu berkaca pada lonjakan gelombang kedua pada pertengahan 2021 lalu. Pemkot Solo mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19.

Seperti kebutuhan oksigen medis, ruang isolasi terpusat, vitamin dan sebagainya. Selain itu, kegiatan vaksinasi Covid-19 terus dijalankan agar semua warga Solo sudah mendapatkan vaksin dan siap jika ledakan gelombang ketiga melanda.

Baca Juga: Info Jadwal dan Lokasi Vaksinasi di Malang, Ada Vaksin AstraZeneca Dosis 1 dan 2

“Persiapan terus kami bahas. Seperti PPKM [Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat] kemarin. Kami siapkan oksigen, isoter [tempat isolasi terpusat], dan lainnya. Kemarin kita bocor saat varian Delta karena itu semua tidak siap. Sekarang lebih siap,” katanya, belum lama ini.

Seperti diketahui, dalam 2,5 bulan ke depan akan ada momentum Natal dan Tahun Baru. Momentum tersebut juga berpotensi meningkatkan aktivitas masyarakat.

“Nanti menjelang Natal dan Tahun Baru pasti ada penyekatan, mohon maaf. Kalau saat ini trennya menurun. Sudah hampir sebulan angka kematian nol. Penambahan kasus sedikit. Kami tidak ingin membatasi kegiatan warga, tapi kita lihat keadaan lagi,” jelasnya.

Pelonggaran

Gibran mengatakan dalam penanganan Covid-19 berkaitan dengan momentum Natal dan Tahun Baru serta Lebaran, termasuk potensi gelombang ketiga, Pemkot Solo juga akan mengacu pada arahan pemerintah pusat nantinya.

Baca Juga: Merek dan Aturan Vaksin Covid-19 yang Dianjurkan Bagi Ibu Hamil

Saat ini, kondisi pandemi Covid-19 di Solo sudah membaik. Sudah banyak pelonggaran menyusul turunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ke level 2.