Putri Gus Dur: Ada Penyelenggara Negara yang Berafiliasi Paham Radikal!

SuaraSurakarta.id - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menilai masih ada ditemukan pegawai di lembaga pemerintahan yang berafiliasi paham radikal. 

Hal ini disampaikan, Alissa Wahid disela-sela Temu Pemangku Kebijakan dengan tema Memperkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Untuk Penguatan Toleransi dan Keberagaman di Loji Gandrung, Kamis (30/9) sore.

"Sekarang ini banyak penyelenggara negara yang cara pandangnya ekslusif," terang dia saat ditemui, Kamis (30/9/2021).

Alissa menegaskan, pandangan-pandangan ekslusif tersebut berkembang di sekolah-sekolah. 

"Dari Kemenag tadi disampaikan di sekolah-sekolah juga berkembang. Jadi tidak hanya di penyelenggara pemerintah," ungkap putri presiden ke-4 Abdurahman Wahid (Gus dur).

Dari diskusi tersebut juga disampaikan jika Kota Solo biasanya terbiasa dengan keberagaman, namun muncul juga kelompok-kelompok yang itu bisa sewaktu-waktu membuat persoalan dan itu jadi tantangan.

"Disampaikan juga soal sekolah, pendidikan, atau pengelolaan rumah ibadah. Jangan sampai memberikan ruang tumbuhnya pandangan-pandangan yang ekslusif," kata dia.

Alissa mengatakan, kalau toleransi secara umum menurun, tapi kalau kerukunan umat beragama stagnan.

Menurutnya, survey-survey banyak yang membuktikan itu. Sikap terhadap kelompok yang berbeda itu, penuh prasangka, penuh ketakutan meningkat.

Baca Juga: Putri Gus Dur Geram Polisi Biarkan Ratusan Orang Serang dan Rusak Masjid

"Saya tidak tahu apakah Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengeluarkan hasil indeks kerukunan umat beragama tahun 2021," sambungnya. 

Kalau di Kota Solo untuk mengantisipasi itu, lanjut dia, membangun inisiatif masyarakat dan untuk deteksi dini. Kemudian mempertemukan stakeholder. 

"Ada beberapa upaya antisipasi yang kita lakukan," imbuh dia.

Sementara Kepala Kantor Kemenag Solo, Hidayat Masykur mengatakan secara umum intoleransi tidak hanya kepada orang-orang tertentu. Tapi sekarang sudah masuk keberbagai lini dan sudah kemana-mana.

"Maka satu-satunya jalan nanti Kemenag akan membendung lewat program yang namanya modernisasi beragama. Itu bisa dilihat dari sikap atau bicaranya dan itu sudah masuk di semua lini," paparnya.

Hidayat Masykur enggan menjelaskan apakah ada ASN di Kemenag yang mempunyai pandangan ekslusif. Dia menerangkan kalau dipermukaan dari jawaban-jawaban yang dilontarkan ternyata sudah memiliki jawaban yang kecenderungan ke arah sana