SuaraSurakarta.id - Pada periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir lebih nyaman dengan partai koalisi daripada partai pengusung yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan kalau dilihat dari aspek profesional soal Covid-19 tidak begitu melihat kekuatan PDI Perjuangan dalam konsentrasi kesitu.
"Mungkin Presiden Jokowi sedang berbagi peran dan tanggung jawab saja. Mungkin PDI Perjuangan fokus di tempat lain, mungkin lebih cocok untuk masalah lain," ujar dia saat dihubungi Suarasurakarta.id, Senin (9/8/2021).
Agus menjelaskan, kemudian untuk partai-partai koalisi, seperti Partai Golkar yang Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
diberi peran di tempat lain.
"Saya kira ini hanya soal berbagi peran dari Pak Jokowi saja. Jadi ini bukan soal masalah partai pengusung dan partai pendukung," paparnya.
Menurutnya, Pak Jokowi sedang memilah profesionalisme peran. Kalau nanti semua dipegang oleh PDI Perjuangan, nanti kesannya malah tidak baik.
"Kekuasaan pemerintah Pak Jokowi sekarang itu pemerintah koalisi kan. Tidak bisa dikendali sendiri oleh partai pengusung, kan ada Partai Golkar, Partai Gerindra, atau Partai Nasdem kecuali Partai Demokrat dan PKS," ungkap Dosen Fakultas Hukum UNS ini.
Kalau tidak ada berbagi peran, pastinya partai-partai koalisi protes dan dikhawatirkan sebelum 2024 koalisi ini bubar. Ini yang tidak mungkin diinginkan oleh Pak Jokowi dan mungkin juga PDI Perjuangan.
Bisa jadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti ada koalisi antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Adanya koalisi itu masih terbuka lebar dan waktunya juga masih panjang.
Baca Juga: Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H, Jokowi Bicara Semangat Hijrah Saat Pandemi
"Bisa jadi dan masih serba kemungkinan. Karena di dalam politik itu tidak ada harga mati dan semua bisa terjadi," sambungnya.
Agus menambahkan, dalam Pilpres PDI Perjuangan tidak akan membuka diri dengan PKS dan juga Partai Demokrat semestinya. Jadi selebihnya partai-partai lain masih mungkin dilakukan koalisi.
"Untuk dua partai itu kayaknya sudah dikunci. Kalau yang lain masih kemungkinan dan serba mungkin," tandas dia.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
Sopir Truk Asal Solo Jadi Korban Kapal Virgo, Ternyata Naik Pakai KTP Saudara Kembar
-
Cerita Paman Aldo, Penumpang Kapal Virgo Transport 8, Niat Bekerja untuk Bantu Orang Tuanya
-
Kisah Ahda Dhiyaurrohman, Korban Kapal Virgo Transport 8 Asal Solo, Nekat Merantau Tanpa Restu Ortu
-
Dewi Natalia, Mantri BRI yang 14 Tahun Dampingi Pedagang dan Lawan Jerat Rentenir
-
Warung Makan Non Halal di Sukoharjo Diduga Dibakar oleh OTK