SuaraSurakarta.id - Pada periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir lebih nyaman dengan partai koalisi daripada partai pengusung yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan kalau dilihat dari aspek profesional soal Covid-19 tidak begitu melihat kekuatan PDI Perjuangan dalam konsentrasi kesitu.
"Mungkin Presiden Jokowi sedang berbagi peran dan tanggung jawab saja. Mungkin PDI Perjuangan fokus di tempat lain, mungkin lebih cocok untuk masalah lain," ujar dia saat dihubungi Suarasurakarta.id, Senin (9/8/2021).
Agus menjelaskan, kemudian untuk partai-partai koalisi, seperti Partai Golkar yang Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
diberi peran di tempat lain.
"Saya kira ini hanya soal berbagi peran dari Pak Jokowi saja. Jadi ini bukan soal masalah partai pengusung dan partai pendukung," paparnya.
Menurutnya, Pak Jokowi sedang memilah profesionalisme peran. Kalau nanti semua dipegang oleh PDI Perjuangan, nanti kesannya malah tidak baik.
"Kekuasaan pemerintah Pak Jokowi sekarang itu pemerintah koalisi kan. Tidak bisa dikendali sendiri oleh partai pengusung, kan ada Partai Golkar, Partai Gerindra, atau Partai Nasdem kecuali Partai Demokrat dan PKS," ungkap Dosen Fakultas Hukum UNS ini.
Kalau tidak ada berbagi peran, pastinya partai-partai koalisi protes dan dikhawatirkan sebelum 2024 koalisi ini bubar. Ini yang tidak mungkin diinginkan oleh Pak Jokowi dan mungkin juga PDI Perjuangan.
Bisa jadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti ada koalisi antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Adanya koalisi itu masih terbuka lebar dan waktunya juga masih panjang.
Baca Juga: Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H, Jokowi Bicara Semangat Hijrah Saat Pandemi
"Bisa jadi dan masih serba kemungkinan. Karena di dalam politik itu tidak ada harga mati dan semua bisa terjadi," sambungnya.
Agus menambahkan, dalam Pilpres PDI Perjuangan tidak akan membuka diri dengan PKS dan juga Partai Demokrat semestinya. Jadi selebihnya partai-partai lain masih mungkin dilakukan koalisi.
"Untuk dua partai itu kayaknya sudah dikunci. Kalau yang lain masih kemungkinan dan serba mungkin," tandas dia.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Polemik Pembangunan GKJ Solo: Saat Aturan Negara Justru Menjadi Hambatan Beribadah
-
Gara-gara Dua Mahasiswa Ditangkap Polisi, Aksi Demo di Solo Sempat Memanas
-
Kritik Pedas Mahasiswa untuk Pemerintah: Muak dengan Kondisi Negara, Jengkel dengan Kebijakan!
-
Sentuhan Hangat Taruna AKPOL Angkatan 60: Berbagi Ceria dan Sembako di Panti Jompo Solo
-
Penuhi Nazar, Jamaah Haji Asal Kabupaten Semarang ini Jalan Kaki dari Asrama Haji Donohudan Boyolali