Dikabarkan Dekati Partai Golkar, Pengamat: Jokowi Berbagi Peran dengan Koalisi

SuaraSurakarta.id - Pada periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir lebih nyaman dengan partai koalisi daripada partai pengusung yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. 

Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan kalau dilihat dari aspek profesional soal Covid-19 tidak begitu melihat kekuatan PDI Perjuangan dalam konsentrasi kesitu. 

"Mungkin Presiden Jokowi sedang berbagi peran dan tanggung jawab saja. Mungkin PDI Perjuangan fokus di tempat lain, mungkin lebih cocok untuk masalah lain," ujar dia saat dihubungi Suarasurakarta.id, Senin (9/8/2021). 

Agus menjelaskan, kemudian untuk partai-partai koalisi, seperti Partai Golkar yang Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
diberi peran di tempat lain. 

Baca Juga: Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H, Jokowi Bicara Semangat Hijrah Saat Pandemi

"Saya kira ini hanya soal berbagi peran dari Pak Jokowi saja. Jadi ini bukan soal masalah partai pengusung dan partai pendukung," paparnya.   

Menurutnya, Pak Jokowi sedang memilah profesionalisme peran. Kalau nanti semua dipegang oleh PDI Perjuangan, nanti kesannya malah tidak baik. 

"Kekuasaan pemerintah Pak Jokowi sekarang itu pemerintah koalisi kan. Tidak bisa dikendali sendiri oleh partai pengusung, kan ada Partai Golkar, Partai Gerindra, atau Partai Nasdem kecuali Partai Demokrat dan PKS,"  ungkap Dosen Fakultas Hukum UNS ini. 

Kalau tidak ada berbagi peran, pastinya partai-partai koalisi protes dan dikhawatirkan sebelum 2024 koalisi ini bubar. Ini yang tidak mungkin diinginkan oleh Pak Jokowi dan mungkin juga PDI Perjuangan. 

Bisa jadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti ada koalisi antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Adanya koalisi itu masih terbuka lebar dan waktunya juga masih panjang. 

Baca Juga: Bonus untuk Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo Akan Diumumkan Presiden Jokowi

"Bisa jadi dan masih serba kemungkinan. Karena di dalam politik itu tidak ada harga mati dan semua bisa terjadi," sambungnya.