SuaraSurakarta.id - Pada periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir lebih nyaman dengan partai koalisi daripada partai pengusung yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan kalau dilihat dari aspek profesional soal Covid-19 tidak begitu melihat kekuatan PDI Perjuangan dalam konsentrasi kesitu.
"Mungkin Presiden Jokowi sedang berbagi peran dan tanggung jawab saja. Mungkin PDI Perjuangan fokus di tempat lain, mungkin lebih cocok untuk masalah lain," ujar dia saat dihubungi Suarasurakarta.id, Senin (9/8/2021).
Agus menjelaskan, kemudian untuk partai-partai koalisi, seperti Partai Golkar yang Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
diberi peran di tempat lain.
"Saya kira ini hanya soal berbagi peran dari Pak Jokowi saja. Jadi ini bukan soal masalah partai pengusung dan partai pendukung," paparnya.
Menurutnya, Pak Jokowi sedang memilah profesionalisme peran. Kalau nanti semua dipegang oleh PDI Perjuangan, nanti kesannya malah tidak baik.
"Kekuasaan pemerintah Pak Jokowi sekarang itu pemerintah koalisi kan. Tidak bisa dikendali sendiri oleh partai pengusung, kan ada Partai Golkar, Partai Gerindra, atau Partai Nasdem kecuali Partai Demokrat dan PKS," ungkap Dosen Fakultas Hukum UNS ini.
Kalau tidak ada berbagi peran, pastinya partai-partai koalisi protes dan dikhawatirkan sebelum 2024 koalisi ini bubar. Ini yang tidak mungkin diinginkan oleh Pak Jokowi dan mungkin juga PDI Perjuangan.
Bisa jadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti ada koalisi antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Adanya koalisi itu masih terbuka lebar dan waktunya juga masih panjang.
Baca Juga: Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H, Jokowi Bicara Semangat Hijrah Saat Pandemi
"Bisa jadi dan masih serba kemungkinan. Karena di dalam politik itu tidak ada harga mati dan semua bisa terjadi," sambungnya.
Agus menambahkan, dalam Pilpres PDI Perjuangan tidak akan membuka diri dengan PKS dan juga Partai Demokrat semestinya. Jadi selebihnya partai-partai lain masih mungkin dilakukan koalisi.
"Untuk dua partai itu kayaknya sudah dikunci. Kalau yang lain masih kemungkinan dan serba mungkin," tandas dia.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Mbah Arifin Setia Tunggu Kekasih di Pinggir Jalan Sejak 70an Hingga Meninggal, Kini Dijadikan Mural
- Di Luar Prediksi, Gelandang Serang Keturunan Pasang Status Timnas Indonesia, Produktif Cetak Gol
- Gibran Ditangkap Bareskrim Polri, Kronologi Jadi Tersangka dan Kasusnya
- Resmi Thailand Bantu Lawan Timnas Indonesia di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanggal 18 Agustus 2025 Cuti Bersama atau Libur Nasional? Simak Aturan Resminya
Pilihan
-
Analisis Pengamat: Kepala Daerah Pro-Jokowi Dukung Bendera One Piece, Sinyal Politik?
-
Aib Super League: Empat Klub Kompak Nunggak Gaji Rp 4,3 Miliar!
-
Jadwal Pekan 1 BRI Super League: Duel Panas dan Ambisi Tim Promosi
-
Fakta-fakta Emas Sungai Eufrat, Tanda Hari Kiamat Sudah Dekat?
-
Usul Ditolak, Suara Dibungkam, Kritik Dilarang, Suporter Manchester United: Satu Kata, Lawan!
Terkini
-
Analisis Pengamat: Kepala Daerah Pro-Jokowi Dukung Bendera One Piece, Sinyal Politik?
-
Penggugat Mampu Beli Mobil Esemka, PT SMK: Terbukti Kita Berproduksi
-
Penggugat Bawa Mobil Esemka ke PN, Majelis Hakim dan Para Tergugat Lihat Langsung
-
LUX Surakarta: Destinasi Kuliner Baru di Solo yang Wajib Dicoba, Jauh dari Kata Membosankan
-
Diproduksi di Boyolali, Polda Jateng Bekuk Komplotan Pembuat Uang Palsu