SuaraSurakarta.id - Pada periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir lebih nyaman dengan partai koalisi daripada partai pengusung yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan kalau dilihat dari aspek profesional soal Covid-19 tidak begitu melihat kekuatan PDI Perjuangan dalam konsentrasi kesitu.
"Mungkin Presiden Jokowi sedang berbagi peran dan tanggung jawab saja. Mungkin PDI Perjuangan fokus di tempat lain, mungkin lebih cocok untuk masalah lain," ujar dia saat dihubungi Suarasurakarta.id, Senin (9/8/2021).
Agus menjelaskan, kemudian untuk partai-partai koalisi, seperti Partai Golkar yang Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
diberi peran di tempat lain.
"Saya kira ini hanya soal berbagi peran dari Pak Jokowi saja. Jadi ini bukan soal masalah partai pengusung dan partai pendukung," paparnya.
Menurutnya, Pak Jokowi sedang memilah profesionalisme peran. Kalau nanti semua dipegang oleh PDI Perjuangan, nanti kesannya malah tidak baik.
"Kekuasaan pemerintah Pak Jokowi sekarang itu pemerintah koalisi kan. Tidak bisa dikendali sendiri oleh partai pengusung, kan ada Partai Golkar, Partai Gerindra, atau Partai Nasdem kecuali Partai Demokrat dan PKS," ungkap Dosen Fakultas Hukum UNS ini.
Kalau tidak ada berbagi peran, pastinya partai-partai koalisi protes dan dikhawatirkan sebelum 2024 koalisi ini bubar. Ini yang tidak mungkin diinginkan oleh Pak Jokowi dan mungkin juga PDI Perjuangan.
Bisa jadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti ada koalisi antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Adanya koalisi itu masih terbuka lebar dan waktunya juga masih panjang.
Baca Juga: Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H, Jokowi Bicara Semangat Hijrah Saat Pandemi
"Bisa jadi dan masih serba kemungkinan. Karena di dalam politik itu tidak ada harga mati dan semua bisa terjadi," sambungnya.
Agus menambahkan, dalam Pilpres PDI Perjuangan tidak akan membuka diri dengan PKS dan juga Partai Demokrat semestinya. Jadi selebihnya partai-partai lain masih mungkin dilakukan koalisi.
"Untuk dua partai itu kayaknya sudah dikunci. Kalau yang lain masih kemungkinan dan serba mungkin," tandas dia.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- 5 Rekomendasi Parfum di Indomaret yang Tahan Lama untuk Salat Id
Pilihan
-
Tutorial S3 Marketing Jalur Asbun: Cara Aldi Taher Jualan Burger Sampe Masuk Trending Topic
-
Dilema Window Shopping: Ketika Mal Cuma Jadi Katalog Fisik Buat Belanja Online
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
Terkini
-
Viral Masyarakat Spill MBG Spesial Ramadan: Ada Ayam Panggang Seekor hingga Susu UHT
-
Bahagianya Para Ibu Terima MBG Spesial Ramadan: Berasa Dapat Parsel Lebaran
-
Pengemudi Ojol di Solo Rasakan Manfaat BHR Naik: Senang Banget, Terima Kasih Presiden Prabowo
-
Surya Paloh Apresiasi Inovasi Quantum Stem Cell Karya Deby Vinski di Celltech
-
Bisa Beli Motor Berkat Dapur MBG, Penyandang Disabilitas Ini Berdoa Kelak Ketemu Prabowo