SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menolak wacana lockdown di seluruh wilayah Pulau Jawa. Rencana itu menurutnya tidak fair.
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menyebut tak semua daerah berstatus zona merah atau risiko tinggi persebaran Covid-19. Termasuk Solo yang belum masuk ketegori zona merah.
“Lockdown se-Jawa ya itu kurang fair terutama kota yang bukan zona merah. Solo sedang fase pemulihan ekonomi kalau lockdown ya turun lagi, ya dilihat, tidak bisa sama rata. Solo dan Kudus beda," kata Gibran dilansir Solopos.com--jaringan Suara.com, Rabu (16/6/2021).
"Jangan semua total lockdown, ya susah, Solo sudah baik sekali, vaksinasi cepat, PPKM Mikro dan Jogo Tonggo jalan, kalau lockdown tidak fair,” ujar dia.
Baca Juga: Piala Walikota Solo Resmi Diundur
Pakar epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan karantina atau lockdown harus dilakukan serentak di Pulau Jawa agar kasus Covid-19 tak semakin menggila.
"Belum ada varian serius, kita harus PSBB dan karantina wilayah. Apalagi saat ini [sudah ada varian baru yang lebih kuat], harus level Jawa, bukan lagi Jakarta," ucap Dicky.
Dicky menjelaskan lonjakan kasus Covid-19 saat ini terjadi karena adanya varian Delta India yanng telah menyebar. Ia memperkirakan akan tetap ada lonjakan selama beberapa bulan ke depan.
"Kita bisa hadapi periode atau durasi lonjakan, relatif bisa dua bulan, bahkan tiga bulan melihat data terakhir," ucapnya.
Pemerintah, menurut Dicky, perlu serius mengerahkan segala upaya untuk mengatasi lonjakan kasus tersebut sehingga kasus tidak terus melonjak secara tajam dalam beberapa hari ke depan. Salah satunya dengan lockdown Pulau Jawa.
Baca Juga: Makin Meluas, Zona Merah Covid-19 Naik Jadi 29 Daerah, Paling Banyak di Jawa Tengah
Semua daerah, lanjut Dicky, wilayah khususnya Jawa, Bali, Madura, dan Jakarta harus memperkuat 3T yang meliputi testing, tracing, dan treatment.
Juga vaksinasi masif agresif dan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Penguatan itu baik secara kuantitas maupun kualitas.
"Peran perkantoran, WFH wajib, harus semua bersinergi, kolaborasi, jangan ini membatasi pergerakan, bekerja di rumah, yang ini menyuruh orang pergi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Penyerang Keturunan Rp 15,6 Miliar untuk Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 5 Rekomendasi Mobil Tangguh Mulai Rp16 Jutaan: Tampilan Gagah dan Mesin Badak
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Tipe SUV Juni 2025: Harga di Bawah 80 Juta, Segini Pajaknya
- 36 Kode Redeem FF Max Terbaru 5 Juni: Klaim Ribuan Diamond dan Skin Senjata Apik
- 6 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Tranexamic Acid: Atasi Flek Hitam & Jaga Skin Barrier!
Pilihan
-
Indonesia Jadi Tuan Rumah Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Apa Untungnya?
-
Daster Bukan Simbol Kemalasan: Membaca Ulang Makna Pakaian Perempuan
-
Daftar 5 Sepatu Olahraga Pilihan Dokter Tirta, Brand Lokal Kualitas Internasional
-
10 Mobil Bekas Punya Kabin Luas: Harga di Bawah Rp100 Juta, Muat Banyak Keluarga
-
Daftar 5 Pinjol Resmi OJK Bunga Rendah, Solusi Dana Cepat Tanpa Takut Ditipu!
Terkini
-
Heboh Bercak Merah di Wajah, Jokowi Blak-blakan Ungkap Kondisinya: Hanya....
-
Puspo Wardoyo: Idul Adha Tak Sekadar Berkurban, Tapi Juga Panggung Spiritual
-
Tolak Pinangan Ketua Umum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja
-
Forum Purnawirawan TNI Usul Pemakzulan Gibran, Ini Respon Jokowi
-
Pilih Salat Ied di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Wapres Gibran Kurban Sapi Berat 1 Ton