SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menolak wacana lockdown di seluruh wilayah Pulau Jawa. Rencana itu menurutnya tidak fair.
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menyebut tak semua daerah berstatus zona merah atau risiko tinggi persebaran Covid-19. Termasuk Solo yang belum masuk ketegori zona merah.
“Lockdown se-Jawa ya itu kurang fair terutama kota yang bukan zona merah. Solo sedang fase pemulihan ekonomi kalau lockdown ya turun lagi, ya dilihat, tidak bisa sama rata. Solo dan Kudus beda," kata Gibran dilansir Solopos.com--jaringan Suara.com, Rabu (16/6/2021).
"Jangan semua total lockdown, ya susah, Solo sudah baik sekali, vaksinasi cepat, PPKM Mikro dan Jogo Tonggo jalan, kalau lockdown tidak fair,” ujar dia.
Baca Juga: Piala Walikota Solo Resmi Diundur
Pakar epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan karantina atau lockdown harus dilakukan serentak di Pulau Jawa agar kasus Covid-19 tak semakin menggila.
"Belum ada varian serius, kita harus PSBB dan karantina wilayah. Apalagi saat ini [sudah ada varian baru yang lebih kuat], harus level Jawa, bukan lagi Jakarta," ucap Dicky.
Dicky menjelaskan lonjakan kasus Covid-19 saat ini terjadi karena adanya varian Delta India yanng telah menyebar. Ia memperkirakan akan tetap ada lonjakan selama beberapa bulan ke depan.
"Kita bisa hadapi periode atau durasi lonjakan, relatif bisa dua bulan, bahkan tiga bulan melihat data terakhir," ucapnya.
Pemerintah, menurut Dicky, perlu serius mengerahkan segala upaya untuk mengatasi lonjakan kasus tersebut sehingga kasus tidak terus melonjak secara tajam dalam beberapa hari ke depan. Salah satunya dengan lockdown Pulau Jawa.
Baca Juga: Makin Meluas, Zona Merah Covid-19 Naik Jadi 29 Daerah, Paling Banyak di Jawa Tengah
Semua daerah, lanjut Dicky, wilayah khususnya Jawa, Bali, Madura, dan Jakarta harus memperkuat 3T yang meliputi testing, tracing, dan treatment.
Juga vaksinasi masif agresif dan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Penguatan itu baik secara kuantitas maupun kualitas.
"Peran perkantoran, WFH wajib, harus semua bersinergi, kolaborasi, jangan ini membatasi pergerakan, bekerja di rumah, yang ini menyuruh orang pergi," katanya.
Berita Terkait
-
Prabowo Subianto, Sebingkai Pesan Harapan yang Hendak Rakyat Titipkan
-
Fufufafa Kembali Hapus 2.000 Postingan di Kaskus, Makin Panik?
-
Akhirnya! Jisoo BLACKPINK Dikabarkan Bakal Comeback Solo Akhir Tahun Ini
-
Gibran Minta Rakornas Kepala Daerah di Akmil, Imparsial: Militerisme Orba Telah Kembali
-
Bebas Tanpa Pengawalan, Beda Pengamanan Didit Hediprasetyo vs Gibran Rakabuming saat Jadi Anak Presiden
Tag
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
-
Pegawai Komdigi Manfaatkan Alat AIS Rp250 M untuk Lindungi Judol, Roy Suryo Duga Ada Menteri Ikut 'Bermain'
Terkini
-
Historical Walking Tour dalam Menyambut 101 Tahun Persis Solo
-
Selamat Ulang Tahun ke-101, Persis Solo!
-
Partai Golkar Solo Buka Suara Soal Isu Jokowi Bergabung: Kita Senang Hati
-
Mona Pangestu: Anak Muda Solo Pilih Investasi Emas Ketimbang Perhiasan Besar
-
Hari Apes Tak Ada di Kalender: Dua Jambret di Solo Babak-belur Usai Ketahuan Warga