Tilang Elektronik Bikin Pengendara Was-Was, Ini Penjelasan Pengamat

SuaraSurakarta.id - Tilang elektronik atau ELTE resmi diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Dengan tilang elektronik tersebut, pengguna kendaraan bakal mendapat surat tilang yang dikirim ke rumah.  

Tilang elektronik atau surat tilang yang dikirim ke rumah itu berisi bukti kalau pelanggar melakukan penyimpangan ketika berkendara di jalan. Misal seperti tidak menggunakan helm ataupun tidak memakai sabuk pengaman.

Di dalam surat tilang elektronik tersebut juga diberikan informasi mengenai denda maksimal yang harus dibayarkan, yang nominalnya tentu tak bisa dianggap enteng.

Seorang pengamat hukum dari Rumah Hukum, Mahendra Wirasakti menyebut kalau mekanisme sidang tetap ada seperti sebelum tilang elektronik disahkan, sehingga pengguna kendaraan yang kena tilang tak terlalu 'merinding' dengan besaran nominal denda.

Baca Juga: Catat, Ini 14 Titik Tilang Elektronik di Kabupaten Lumajang

Tilang elektronik sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni berdasarkan pasal 272 UU LLAJ juncto Pasal 23 PP 80/2012.

Namun Mahendra lebih menyoroti mekanisme pengembalian uang sisa saat pengadilan memutuskan bahwa biaya tilang lebih rendah dibandingkan denda maksimal yang dibayar pelanggar.

"Misal pelanggar didenda Rp 250 ribu. Dia sudah membayar denda lalu pengadilan memutuskan cuma didenda Rp 150 ribu. Lalu bagaimana sistem pengembalian uang sisanya?," ujar Mahendra saat dihubungi Suara.com.

"Berdasar pernyataan dari pihak kepolisian, tilang elektronik ini mengharuskan membayar denda maksimal dulu baru kalau ternyata diputuskan denda lebih ringan, uang sisa akan dikembalikan ke pelanggar," tambahnya.

Ia menyebut kalau mekanisme pengembaliannya masih belum dijelaskan lebih rinci dalam aturan yang sudah ada.

Baca Juga: 3 Hari Beroperasi, Kamera ETLE Catat 28 Pelanggaran di Bandar Lampung

Tilang elektronik ini memang sebenarnya cukup meringankan beban polisi dan pelanggar.

Dari sisi polisi, mereka tidak perlu menggelar razia di jalan. Sedangkan dari pihak pelanggar, mereka tidak perlu bolak-balik ke pengadilan untuk membayar denda tilang.