Soal Impor Beras, Petani Sragen: Mending Buat Alokasi Pupuk Bersubsidi

SuaraSurakarta.id - Pemerintah pusat berencana akan melakukan impor beras. Hal itu mendapatkan penolakan dari berbagai pihak termasuk Kontak Tani Nelayan Andala (KTNA) Kabupaten Sragen. 

Protes penolakan impor beras dilakukan dengan berkirim surat kepada Bupati Sragen. Langkah KTNA Sragen itu dilakukan, karena pertanian di Sragen yang menjadi lumbung padi di Jawa Tengah. 

Dilansir Solopos.com, dalam surat itu KTNA meminta Bupati agar bisa mengusulkan ke pemerintah pusat pimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengalihkan pupuk cair bersubsidi ke pupuk kimia bersubsidi.

Ketua KTNA Sragen Suratno menyampaikan surat sudah dilayangkan ke bupati. Dia mengatakan KTNA akan beraudiensi dengan Bupati untuk menyampaikan hal-hal yang dihadapi petani belakangan.

Baca Juga: Buwas Sebut Nama 2 Menteri Perintahkan Impor Beras, Susi: Please Fight Pak

Dia menyampaikan kebijakan pupuk bersubsidi terjadi kenaikan harga dan ada dua jenis pupuk yang hilang, yakni SP36 dan ZA. Dia menyampaikan di saat dua jenis pupuk bersubsidi hilang justru muncul pupuk organik cair bersubsidi. Dia mengatakan buat apa pupuk cair itu karena petani sudah bisa membuat sendiri.

“Alokasi pupuk bersubsidi terus menurun ditambah harga semakin mahal. Terkait pupuk cair itu sebenarnya petani tinggal diedukasi untuk membuat sendiri. Dengan adanya pupuk cair itu maka distribusinya akan sulit. Oleh karena itu, kami mendesak kepada Bupati supaya bisa mengusulkan ke pusat untuk mengalihkan pupuk cair itu ke pupuk kimia,” katanya di Sragen, Rabu (10/3/2021). 

Biaya Produksi Tinggi

Dengan harga pupuk yang mahal dan alokasi yang turun itu akan berpengaruh pada biaya produksi petani. Dia mengatakan dengan biaya produksi petani yang tinggi ternyata kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) masih berada di bawah harapan petani.

“Mestinya HPP itu minimal di angka Rp4.500/kg untuk gabah kering panen. HPP yang dipakai Bulog untuk menyerap gabah petani masih kurang tinggi. Agar biaya produksi petani bisa tertutup maka pemerintah diharapkan hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) minimal untuk beras, bukan maksimal. Harga beras maksimal supaya diserahkan kepada mekanisme pasar,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Rencanakan Impor Beras, Sleman Prihatin Nasib Petani

Di sisi lain, Suratno menyatakan menolak impor beras di saat panen raya. Dia mengatakan pemerintah pusat sering kali mengambil kebijakan impor saat panen raya. Dia berpendapat kebijakan tersebut sangat merugikan petani karena harga panen menjadi semakin jatuh.