Dituding Terseret Kasus Korupsi Bansos, PT Sritex Beri Jawaban Mengejutkan

SuaraSurakarta.id - PT Sri Rezeki Isman Tbk. atau Sritex ikut terseret dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Perusahaan tekstil yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo itu dituding mendapat rekomendasi dari putra sulung Presiden Joko Widodo dalam pengadaan goodie bag.

PT Sritex melalui Corporate Communication Head, Joy Citradewi memberikan jawaban berkait tudingan tersebut.

Pihaknya tak menampik adanya pemesanan goodie bag untuk bansos dari Kemensos RI.

Baca Juga: KPK Periksa Dirjen Kemensos Pepen Terkait Korupsi Bansos Corona Juliari

"Inquiry tersebut diterima oleh pihak marketing kami langsung dari Kemensos dan telah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku," tegas Joy, Senin (21/12/2020).

Joy menegaskan, pihaknya juga mengklarifikasi bahwa tudingan yang beredar mengenai adanya rekomendasi dari Gibran Rakabuming tidak benar.

"Kami menghormati proses hukum dan berharap isu ini dapat segera dituntaskan dengan baik," ucapnya.

Sebelumnya, Gibran menantang berbagai pihak untuk menunjukkan bukti berkait isu dirinya terlibat skandal mega korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Kasus korupsi di tengah Covid-19 iru menyeret Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Baca Juga: Amien Rais: Saya Mencium Kebangkitan Orba di Era Pemerintahan Jokowi

Gibran Rakabuming yang namanya ikut terseret dan diduga memiliki peran dalam kasus tersebut.

"Saya merasa dirugikan dengan pemberitaan yang entah dari mana sumbernya. Tidak jelas sumbernya," kata Gibran, Senin (21/12/2020).

"Silahkan dibuktikan saja. Saya nggak takut dan siap ditangkap asal ada buktinya," tegas dia.

Sosok yang sebentar lagi menjabat Walikota Solo usai memenangkan Pilkada 2020 diduga merekomendasikan PT Sritex untuk menangani pembuatan tas sembako bantuan sosial.

Ditemui usai blusukan di beberapa wilayah di Kota Solo Gibran membantah perihal kabar tersebut.

"Saya tidak pernah merekomendasikan atau memerintah dan ikut campur dalam urusan bansos. Silahkan dikroscek ke KPK," kata Gibran.