- Momen evaluasi dan penebusan reputasi
- Pertarungan kepemimpinan sebagai ujian internal
- Dukungan dan aliansi internal mulai mengkristal
SuaraSurakarta.id - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ke X yang akan digelar 27-29 September dinilai akan menjadi awal penentu nasib partai. Apakah partai berlambang Kabah ini menuju kepunahan atau sebaliknya menuju kebangkitan.
Dosen Departemen Politik Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman, menyampaikan, demikian bukannya tanpa alasan. Ia mencatat, dalam sejarah pemilu di Indonesia belum ada partai politik yang mampu kembali ke parlemen "reborn" setelah sebelumnya gagal karena tidak lolos parliamentary threshold.
Kekhawatiran akan kepunahannya semakin logis ketika mencermati dinamika perolehan suara dari pemilu ke pemilu. Dalam tiga pemilu terakhir PPP mengalami penurunan suara yang signifikan. Pada Pemilu 2014, PPP memperoleh 8.152.957 suara (6,53%), menurun pada Pemilu 2019 menjadi 6.323.147 (4,52%), dan pada Pemilu 2024 menjadi 5.878.777 (3,87%).
Menggunakan pendekatan teori pelembagaan partai politik, penurunan signifikan yang terjadi di PPP dalam tiga pemilu terakhir disebabkan oleh faktor internal yakni kegagalan dalam mengelola konflik. Mulai dari dualisme kepengurusan hingga kristalisasi persaingan antar faksi menjelang pemilu 2024.
Baca Juga:Didukung Masyayikh Jateng, Gus Yasin Diusulkan Jadi Ketua Umum PPP
"Faktor tersebut diperparah dengan kegagalan PPP dalam menjaga basis pemilih tradisional sementara pada saat yang sama kurang cakap dalam merespon perubahan demografi pemilih serta ketidakcermatan membaca arah politik nasional," kata Wahid, Kamis (25/9/2025).
Melihat sejarah dan kontribusi PPP bagi Indonesia, sejak Pemilu 1977-1997, PPP adalah “rumah besar umat Islam” yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah menjalankan fungsi artikulasi kepentingan umat.
Wajar jika kemudian PPP telah memiliki basis pemilih tradisional-ideologis khususnya di wilayah kantong-kantong santri. Basis inilah yang semestinya terus dijaga.
Disaat yang sama, menurut Alumni Program Doctoral Southeast Asian Studies Goethe University Jerman ini menilai PPP semakin dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan karakter demografis pemilih Indonesia khususnya generasi millennial dan zillenial.
Mengingat mereka inilah kedepan yang akan mendominasi. Tentu tantangan lain adalah konsolidasi organisasi ditengah demokrasi liberal yang memerlukan sumber pendanaan besar serta kompetisi partai yang semakin ketat.
Baca Juga:The Gade Creative Lounge Hadir, Fasilitasi Ruang Kreatif dan Belajar Mahasiswa
Di tengah dinamika internal dan eksternalitas PPP, Wahid melihat komposisi antara Ketua Umum yang akan dipilih melalui Muktamar dan Sekjen akan sangat menentukan nasib PPP.
Sebagai bagian dari suksesi kepemimpinan dalam Muktamar yang semestinya disikapi oleh para pemilik suara secara jernih. "Menentukan komposisi (paket politik) antara Ketua Umum dan Sekjen yang dapat menjawab kebutuhan dan tantangan PPP," ujarnya.
Untuk menjaga basis pemilih tradisional maka figur santri yang memiliki nasab langsung dengan ulama-ulama tokoh PPP menjadi sangat penting.
"Ekosistem utama dalam PPP adalah pesantren dan santri sehingga figur santri penting untuk mengisi komposisi Ketua Umum atau Sekjen," tandasnya.
Dalam perspektif elektoral, figur tersebut sebaiknya memiliki daya tarik sekaligus mampu menggerakkan jaringan santri.
Dalam perspektif kelembagaan, figur tersebut dibutuhkan sebagai konsolidator partai. Figur yang relatif bisa diterima oleh semua kalangan yang setidaknya berperan dalam menyatukan seluruh struktur maupun komponen internal.
