DPRD Solo Soroti Sejumlah Proyek 17 Titik Prioritas, Tak Sesuai Visi Misi Gibran

Sejumlah proyek program prioritas yang digagas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatan sorotan dari DPRD Solo.

Ronald Seger Prabowo
Selasa, 30 April 2024 | 16:00 WIB
DPRD Solo Soroti Sejumlah Proyek 17 Titik Prioritas, Tak Sesuai Visi Misi Gibran
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa saat rapat paripurna di DPRD Solo, Selasa (30/4/2024). [Suara.com/Ari Welianto]

SuaraSurakarta.id - Sejumlah proyek program prioritas yang digagas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatan sorotan dari DPRD Solo.

Sorotan ini mengemuka saat Rapat Paripurna DPRD Solo dalam rangka Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Solo tahun anggaran 2023 di Graha Paripurna DPRD Solo, Selasa (30/4/2024) siang.

Ada 9 dari 17 titik program prioritas yang disorot DPRD, yakni Masjid Raya Sheikh Zayed, Revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto, Revitalisasi Taman Balekambang. 

Lalu Museum of Culture and Technologi, Islamic Center, Revitalisasi Kebun Binatang Jurug, Revitalisasi Sentra IKM Meubel Gilingan, PLTSa Putri Cempo, dan Solo Technopark (STP).

Baca Juga:Diklaim Sejumlah Parpol Sebagai Kader, Gibran: Secara Resmi Belum Kemana-mana

Wakil pimpinan DPRD Solo, Sugeng Riyanto mengatakan proyek Masjid Raya Zayed Keberadaan berada di luar perencanaan dalam dokumen (RPJMD) Kota Solo Tahun 2021-2026. Padahal di tengah kota ada Masjid 
Sriwedari yang belum selesai. 

"Masjid Sriwedari seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu. Keberadaan Masjid Raya Sheikh Zayed saat ini sudah mulai menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan, oleh karena banyak infrastruktur yang 
belum direncanakan secara baik," terangnya saat menyampaikan laporan rekomendasi, Selasa (30/4/2024).

Sugeng menjelaskan dampak yang tidak diinginkan itu, sepert terjadinya kemacetan, penyediaan lahan parkir yang belum optimal, menimbulkan pusat-pusat oleh-oleh tradisional yang dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu dan belum menggerakkan UMKM di Kota Solo secara keseluruhan. 

"Dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tidak pernah dikoordinasikan dengan DPRD. Kejadian serupa diharapkan tidak terulang lagi, harus ada komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan dan Kepala Daerah sehingga terwujud prinsip-prinsip penyelenggaraan  pemerintahan yang baik," ungkap dia.

Soal Revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto memang terjadi kenaikan omzet penjualan dari para pelaku UMKM yang cukup signifikan. Tapi itu tidak berdampak pada kenaikan PAD.

Baca Juga:Tak Akan Mundur Sebagai Wali Kota Solo, Gibran: Itu Perintah dari Pak Presiden Terpilih

"Jadi ke depan harus ada kajian soal keberadaan Koridor Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto terhadap PAD. Bahkan belum ada data pelaku UMKM yang terlibat dalam koridor ini," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini