facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Muncul Dorongan Kota Solo Jadi Daerah Otonomi Khusus, Pemerhati Budaya: Pusatnya Kebudayaan Jawa

Ronald Seger Prabowo Rabu, 06 Juli 2022 | 13:58 WIB

Muncul Dorongan Kota Solo Jadi Daerah Otonomi Khusus, Pemerhati Budaya: Pusatnya Kebudayaan Jawa
Sejumlah prajurit Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari Lembaga Dewan Adat melakukan atraksi kirab di kawasan keraton setempat, Solo, Jawa Tengah, Minggu (26/6/2022). .ANTARA FOTO/Maulana Surya

Usulan itu dimunculkan melihat wacana Kota Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) Kembali mencuat beberapa waktu terakhir.

SuaraSurakarta.id - Pemerhati Budaya Solo, BRM Kusumo Putro menilai, Kota Solo layak menjadi daerah otonomi khusus. Dia menjelaskan, otonomi khusus adalah perlakuan khusus bagi wilayah atau daerah karena karakteristik tertentu yang dimilikinya.

"Nah Kota Solo ini memenuhi unsur karakteristik tersebut. Solo itu adalah punjering atau pusatnya kebudayaan Jawa, bahkan Solo jauh lebih tua dari Jogja," kata Kusumo, Rabu (6/7/2022).

Usulan itu dimunculkan melihat wacana Kota Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) Kembali mencuat beberapa waktu terakhir.

"Untuk itu wilayah ini seharusnya diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat agar upaya pelestarian budaya bisa berjalan dengan optimal. Saat ini budaya luhur bangsa kian terkikis karena kurangnya perhatian dari pemerintah," sambungnya.

Baca Juga: Solo Segera Revitalisasi Jembatan Mojo Pengubung Solo-Sukoharjo

Kusumo menjabarkan, otonomi khusus untuk pelestarian budaya bagi Kota Solo sangat penting untuk segera direalisasikan, karena selama ini anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Solo masih sangat kecil.

"Ya, dana dari pemerintah masih sangat minim untuk pelestarian budaya, sehingga upaya pemerintah daerah untuk pelestarian budaya bangsa yang sangat adiluhung di Kota Solo saat ini belum sesuai harapan yang diinginkan warga Solo," tuturnya.

Dia mencontohkan, hingga saat ini Kota Solo tidak memiliki gedung kesenian, tidak mampu membiayai sanggar-sanggar tari tradisional terkait anggaran pelatihan, perlengkapan sanggar, anggaran event-event budaya dan sebagainya.

"Harapan saya, untuk pelestarian budaya bangsa, Pemerintah Pusat jangan pernah hitung-hitungan dalam pemberian anggaran. Berapa pun anggaran yang dibutuhkan harus diberikan, karena budaya adalah identitas Bangsa Indonesia," tegas BRM Kusumo Putro.

Baca Juga: Gibran Mediasi PGS dan Penyewa Terkait Kenaikan Biaya Servis Kios

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait