Aria Bima: Kebebasan Demokrasi Era Presiden Jokowi Jauh Lebih Baik Dibanding Orba

Ranking indeks demokrasi Indonesia selama kepemimpinan Presiden Jokowi terus lebih baik.

Ronald Seger Prabowo
Selasa, 26 April 2022 | 12:00 WIB
Aria Bima: Kebebasan Demokrasi Era Presiden Jokowi Jauh Lebih Baik Dibanding Orba
Presiden Jokowi saat didampingi Gubernur DKI Anies Baswedan meninjau sirkuit Formula E di Ancol. (Suara.com/Ria Rizki)

SuaraSurakarta.id - Politisi PDIP, Aria Bima menilai pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kebebasan demokrasi berjalan bagus jika dibandingkan di era sebelumnya.

Apalagi jika dibandingkan pada saat orde baru (orba) atau pemerintah Presiden Suharto.

"Saya sangat yakin, tidak skeptis, tidak pesimis apa yang ada di dunia perpolitikan. Demokrasi sekarang sangat jauh lebih baik dari era sebelumnya terutama di era sebelum reformasi," ungkap Aria Bima di rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo, Senin (25/4/2022).

Menurutnya, ranking indeks demokrasi Indonesia selama kepemimpinan Presiden Jokowi terus lebih baik.

Baca Juga:Ada Dugaan Dana Korupsi Minyak Goreng untuk Tunda Pemilu 2024, Pengamat: Pak Jokowi Gak Boleh Diam!

Sebelumnya posisi Indonesia ada diperingkat 119 dunia, tapi sekarang sudah berada di angka 111 dunia.

Aria Bima pun memberi contoh kebebasan demokrasi sekarang, yakni terjadi pada sejumlah aksi yang dianggapnya terlalu vulgar.

"King of lips service begitu bebasnya. Bahkan ada yang lebih vulgar lagi," kata politisi senior ini.

Aria Bima menjelaskan, saat era Orba jika ada pengkritik pemerintah pasti bisa langsung ditangkap atau dihilangkan.

"Coba bayangkan saat Orba, dunia media sosial (medsos) pasti akan lenyap di muka bumi Indonesia. Itu pasti," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

Baca Juga:Jokowi Bakal Salat Idulfitri di Yogyakarta, Tanpa Gelar Open House

Aria Bima menambahkan, jika saat ini sudah mulai ada pembenahan terkait adanya ketakutan masyarakat tentang sanksi pidana dan lainnya dalam hal kebebasan berpendapat. Apalagi setelah adanya restorative justice.

"Kita semua merasakan kekhawatiran, sanksi pidana dan pasal yang abu-abu masih dibahas di DPR. Hal lain soal survei yang mengatakan ada peningkatan ketakutan di masyarakat itu tidak bisa kemudian diarahkan ke pemerintah yang mengekang kebebasan," papar dia.

Aria Bima minta masyarakat harus mencermati bahwa ada satu hal soal ukuran ketakutan kebebasan berekspresi dan menyatakan berpendapat tidak bisa diukur secara vertikal. Tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul.

"Ini tidak bisa diukur secara vertikal, tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul," pungkasnya.

Kontributor : Ari Welianto

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak